Konflik Sosial Makin Meluas, Pembusuran di Binturu Palopo Disinyalir Libatkan Kelompok Luar

PALOPO,INDEKSMEDIA.ID – Penanganan konflik sosial di Kota Palopo, belum redah.

Bentrok antar pemuda yang tadinya hanya di wilayah tertentu, kini makin meluas hingga diduga kuat melibatkan kelompok dari luar Kota Palopo.

Menanggapi hal tersebut, mantan mahasiswa fakultas Hukum Unanda, Adam Setiawan angkat bicara.

Menurutnya tawuran di Palopo kian meresahkan, hal tersebut menjadi pekerjaan besar bagi aparat untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan kelompok luar yang ikut terlibat.

Terkait pembusuran di Binturu tepatnya di depan Toko Serba 35, dari analisanya korban dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Batara Guru.

Kemudian kembali ditarik kebelakang, korban berdomesili di Kecamatan Bua, yang merupakan wilayah Kabupaten Luwu.

“Jika kita berpikir secara logika, ada RS terdekat di Binturu, pertanyaannya kenapa meski jauh-jauh penanganan ya di Belopa (Luwu). Kami khawatir jangan sampai menghindari tanggapan publik terkait konflik sosial yang terjadi di Palopo khususnya di Kecamatan Wara Selatan (Warsel),” kata Adam, menyikapi Jumat !16/10/2026).

Olehnya itu, dia menitip pesan kepada aparat penegak hukum agar dugaan keterlibatan kelompok luar perlu diusut.

Aksi tawuran antarkelompok pemuda di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, lanjut Adam, kini menjadi perhatian serius masyarakat.

Bukan hanya ditingkat daerah melainkan sudah menjadi isu nasional.

Konflik yang berulang di sejumlah titik memunculkan kekhawatiran akan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.

Di tengah situasi tersebut, efektivitas respons Polres Palopo dalam mencegah konflik susulan menjadi sorotan.

“Masyarakat membutuhkan langkah nyata dan berkelanjutan dari aparat kepolisian agar tawuran tidak terus berulang dan berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Penanganan yang hanya berfokus pada pembubaran massa dinilai belum cukup apabila tidak disertai penelusuran akar persoalan, identifikasi pelaku, serta upaya pencegahan yang konsisten,” terangnya.

Sejumlah pemberitaan sebelumnya menunjukkan bahwa konflik antarkelompok pemuda memang berulang di wilayah Palopo. Pada Oktober 2026, tawuran di kawasan Jalan Dr. Ratulangi Km 08, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, dilaporkan menyebabkan seorang warga meninggal dunia akibat terkena senjata rakitan jenis papporo.

Sementara itu, September 2026, serta pada tanggal 14 Oktober terjadi juga perkelahian antar kelompok di kelurahan songka aparat gabungan kembali melakukan pengamanan untuk mengantisipasi bentrokan di Kelurahan Pentojongan, Kecamatan Telluwanua.

“Rentetan kejadian tersebut memperlihatkan bahwa potensi konflik masih perlu mendapat perhatian serius. Dugaan kelompok dari luar, perlu penyelidikan menyeluruh,” tegasnya.

Adam menganggap Selain persoalan tawuran yang berulang, muncul dugaan bahwa konflik berpotensi melibatkan kelompok pemuda dari luar wilayah yang selama ini menjadi titik pertikaian.

Dugaan tersebut perlu ditelusuri secara objektif untuk memastikan siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana konflik bermula, serta apakah terdapat pihak yang sengaja memprovokasi atau mengorganisasi bentrokan.

“Kepolisian diharapkan melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk memeriksa rekaman video, mengumpulkan keterangan saksi, dan menelusuri informasi yang relevan. Apabila ditemukan keterlibatan pihak dari luar daerah, penanganan perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” bebernya.

Seraya menambahkan, hingga ada bukti dan keterangan resmi, dugaan keterlibatan kelompok luar belum dapat dinyatakan sebagai fakta.

Olehnya itu, Adam berharap Polres Palopo bertindak lebih terukur dan berkelanjutan.

Sorotan terhadap penanganan tawuran tidak semestinya berhenti pada pertanyaan mengenai cepat atau lambatnya petugas tiba di lokasi.

Hal yang tidak kalah penting ialah sejauh mana langkah pencegahan mampu menekan pengulangan konflik, mengamankan warga, serta memberikan kepastian hukum kepada para pelaku.

“Polres Palopo diharapkan meningkatkan patroli pada titik rawan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat, serta menindaklanjuti setiap laporan warga secara transparan. Evaluasi terhadap pola pengamanan juga diperlukan apabila bentrokan terus berulang di lokasi yang sama,” pungkasnya.