Luwu Timur Paparkan Inflasi 2,34 Persen, Pengendalian Harga Diperkuat Lewat Strategi 4K

LUTIM – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memaparkan perkembangan inflasi sekaligus sejumlah langkah yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Paparan tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V di Kabupaten Tana Toraja.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan itu berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026). Bupati Luwu Timur diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin.

Dalam forum tersebut, Andi Juana menyampaikan kondisi inflasi Luwu Timur pada Agustus 2026. Secara year on year (yoy), inflasi tercatat sebesar 2,34 persen. Sementara secara month to month (mtm), Luwu Timur mengalami deflasi sebesar 0,43 persen.

Menurut Andi Juana, kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah yang dilakukan Pemkab Luwu Timur dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah menjalankan strategi 4K yang mencakup ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui koordinasi bersama instansi vertikal dan sejumlah pihak terkait. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan distribusinya berjalan lancar.

Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah menjaga kelancaran distribusi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Andi Juana menyampaikan bahwa Bupati Luwu Timur turut memantau langsung kondisi distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM.

“Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” jelasnya.

Selain BBM, pemerintah daerah juga melakukan langkah untuk menjaga ketersediaan LPG bersubsidi. Pemkab Luwu Timur mengarahkan agar penggunaan LPG 3 kilogram lebih tepat sasaran sehingga dapat diakses masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.

“ASN dan pegawai PT Vale Indonesia diinstruksikan untuk tidak menggunakan tabung LPG 3 kilogram. Langkah ini dilakukan agar LPG bersubsidi dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” tutup Andi Juana.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. M. Jufri Rahman, menekankan pentingnya langkah antisipatif dalam pengendalian inflasi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membaca potensi kenaikan harga sejak dini dan mengambil tindakan sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.

“Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak. Gunakan dana BKK, jangan takut karena itu diperbolehkan,” ungkap Jufri Rahman.

HLM TPID Zona V dibuka oleh Jufri Rahman dan dihadiri Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulsel, Firman Hidayat, Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, serta perwakilan pemerintah daerah dari Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo.

Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulsel, Firman Hidayat, turut memaparkan perkembangan inflasi di wilayah Zona V yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja TPID di masing-masing daerah. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat efektivitas langkah pengendalian yang telah dilakukan sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi tekanan inflasi.

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi antardaerah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Andi Juana didampingi perwakilan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian dan UKM Kabupaten Luwu Timur. (asn/ikp-humas/kominfo-sp)