Antara Realitas Sosial dan Realisasi Semu: Menakar MBG dan KDMP di Tengah Krisis

Oleh: Suhut Nirwanto (Aktivis/Kader HMI Palopo)

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Mendengung keras bagai beduk yang tak terkontrol sementara pendengar tak mendapatkan ritmenya, merupakan sebuah klise yang mungkin menggambarkan situasi negara saat ini.

Bagaimana tidak! disaat masyarakat berteriak agar dilakukan reformasi, pemerintah justru memilih untuk tetap bertahan pada kebijakan yang dianggap sebagai program yang tidak objektif. Yah itulah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai program strategis nasional (PSN).

Sejak dikampanyekan hingga pada tahap implementasinya program MBG dan KDMP seringkali menuai polemik ditengah masyarakat.

Mulai dari KDMP yang dianggap sebagai program yang menyalahi filosofi koperasi, hingga MBG yang menyajikan makanan beracun disebagian wilayah dapur MBG, yang mendesak pemerintah harus mengambil langkah preventif dengan membentuk BGN yang justru sebagai tempat praktik nepotisme yang kolusif.

Polemik MBG dan KDMP tidak hanya berhenti pada tataran mis-konsepsi serta disorientasi program, justru terus berlanjut pada tahap yang akut, yakni ketidak objektifan sikap negara terhadap situasi yang tengah dihadapi saat ini.

Seolah bertahan terhadap kebijakan program ini adalah solusi yang tepat. Mungkin karna alasan bahwa program tersebut merupakan program yang memiliki nilai cita yang luhur, yang mana akan berdampak pada sosio-ekonomi masyarakat, namun faktanya justru menjadi ladang pemborosan anggaran, dan korupsi.

Hal ini menyadarkan kita bahwa setiap kebijakan publik perlu diuji tidak hanya berdasarkan idealisme tujuan, melainkan juga melalui analisis kritis terhadap kesiapan sistem, efektivitas pelaksanaan, serta dampak jangka panjangnya.

Di tengah situasi global yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi, inflasi pangan, krisis energi, perubahan iklim, serta meningkatnya ketimpangan sosial, program MBG dan KDMP hadir sebagai respons negara terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat dengan melihat bahwa program tersebut merupakan program yang memiliki anggaran terbesar dibandingkan program yang lainnya.

Namun, pertanyaan kritisnya adalah: apakah program tersebut mampu menjawab akar persoalan saat ini?, atau hanya menjadi alat strategi politik yang populis?

Dalam kajian ekonomi politik, program negara yang memiliki skala besar, anggaran luas, serta menyentuh langsung kehidupan jutaan warga tidak hanya dapat dilihat sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang berpotensi membentuk kekuatan politik.

MBG dan KDMP menjadi gambaran kebijakan yang berada pada persimpangan antara agenda pembangunan dan kemungkinan konsolidasi kekuasaan.

Dengan menggunakan perspektif teori public choice, kebijakan publik sering kali tidak sepenuhnya berada di ruang netral. Aktor politik dapat memiliki insentif untuk merancang kebijakan selain menghasilkan manfaat sosial, juga memperkuat legitimasi, jaringan, dan dukungan politik.

Dalam konteks ini, program dengan distribusi manfaat yang luas dapat menjadi bentuk akumulasi political capital. Olehnya, penting untuk dilakukan evaluasi dalam skala menyeluruh terhadap kedua program ini, melihat bahwa program tersebut sarat untuk dipolitisasi dan menjadi ladang kejahatan agar kedepannya program tersebut betul memberi dampak yang nyata ditengah masyarakat.

Sebagai penutup dari narasi ilmiah ini penulis ingin mengutip satu kalimat dari seorang saintis dan juga akademisi Prof. Bagus Muljadi bahwa “Inkompetensi membunuh lebih banyak orang ketimbang kejahatan sekalipun” artinya kemungkinan negara akan hancur lebih cepat jika yang mengurusnya adalah orang” yang tidak berkompeten dibanding kejahatan itu sendiri, karna inkompetensi dapat memberi kewenangan terhadap kejahatan lebih banyak lagi.