Palopo Baru: Kota Idaman yang Kehilangan Cermin

Oleh: Ugha Anugrah
Pegiat Konseling

Ada yang janggal dari cara kita membicarakan Palopo belakangan ini.

Bukan soal jalan yang diperbaiki. Bukan soal sekolah yang dapat bantuan. Bukan soal UMKM yang naik kelas. Lucunya, malah ramai memperbincangkan logo yang diduga diambil dari situs stok gambar seharga Rp200 ribu, lalu dipasang sebagai ikon resmi kota.

Sebagai pegiat bimbingan konseling, saya menyebut ini sebagai presenting problem: masalah yang datang ke permukaan, tapi bukan satu-satunya yang perlu diurai.

Tuduhan bahwa logo landmark Palopo nyaris identik dengan aset dari VectorStock memang menggelitik dan wajar memancing amarah publik. Sebab, ini menyangkut soal etika, di mana ada potensi pelanggaran lisensi. Pertanyaan lanjutannya adalah tentang anggaran yang dihabiskan untuk sesuatu yang bisa diunduh dalam hitungan menit.

Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang lebih dalam dan lebih penting:

Sejak kapan kita lebih mudah menemukan blunder pemerintah daripada gagasannya?

Inilah yang sesungguhnya sedang terjadi. Palopo hari ini menjadi cermin yang cukup jelas untuk kita tatap bersama.

Pemerintahan yang sehat seharusnya menghadirkan narasi, visi, serta arah. Warga seharusnya bisa menjawab dengan mudah ketika ditanya: “Palopo Baru seperti apa yang sedang dibangun?”

Tapi yang ada, justru kekosongan narasi itu diisi oleh kontroversi. Dan lucunya, kontroversi itu kemudian menjadi satu-satunya percakapan yang berlangsung.

Pemerintah dan Seni Mengelola Kepercayaan

Dalam bimbingan konseling, ada prinsip sederhana yang sering diabaikan dalam kehidupan nyata: kepercayaan dibangun perlahan, tapi runtuh dalam sekejap.

Ketika logo itu terpasang tanpa proses yang transparan, tanpa pelibatan desainer lokal, tanpa kompetisi terbuka, tanpa narasi yang menjelaskan nilai di baliknya, sungguh pemerintah tidak hanya membuat keputusan desain yang buruk. Mereka sedang menarik satu utas dari kain kepercayaan yang sebenarnya sudah tipis.

Dan ketika publik bertanya, lalu yang muncul hanya diam, bukan sebuah klarifikasi, bukan kejujuran, kepercayaan itu putus sepenuhnya.

Diam di tengah badai bukan sikap tenang. Dalam konseling, itu disebut avoidance, penghindaran yang justru memperburuk luka, bukan menyembuhkannya. Pemerintah yang dewasa tahu bahwa mengakui kesalahan dengan cepat jauh lebih murah biayanya daripada membiarkan spekulasi tumbuh menjadi bola liar.

Di sisi lain, kita perlu jujur pada diri sendiri sebagai publik.

Kritik itu perlu. Pengawasan sosial adalah tanda masyarakat yang hidup. Tapi ada perbedaan antara menjadi pengawas yang cerdas dan menjadi penonton yang hanya menikmati tontonan.

Ketika energi kolektif kita habis untuk meme, sarkasme, dan perbandingan tangkapan layar tanpa satu pun ujungnya menjadi desakan konkret, kita hanya sedang merasa benar tanpa mengubah apa pun.

Sebagai ilustrasi, seorang konselor akan bertanya kepada kliennya:

“Kamu sudah cerita tentang masalah ini berulang kali. Tapi apa yang sudah kamu lakukan?”

Pertanyaan yang sama layak kita ajukan pada diri kita sendiri sebagai warga.

Kenapa tidak ada tuntutan terbuka agar proses pengadaan logo diaudit?

Kenapa tidak ada suara yang mendorong pemerintah membuka kompetisi desain untuk kreator lokal Palopo?

Kenapa perdebatan berhenti di level “ini lucu” dan tidak naik ke level “ini harus dipertanggungjawabkan”?

Palopo punya sejarah. Punya budaya. Punya anak-anak muda kreatif yang mungkin hari ini sedang menggulir layar ponsel sambil menertawakan logo itu, padahal merekalah yang seharusnya diberi panggung untuk menciptakannya.

“Kota Idaman” bukan sekadar slogan yang enak diucapkan. Ia seharusnya menjadi pertanyaan yang terus dijawab oleh setiap kebijakan, setiap program, setiap simbol yang dipasang atas nama kota.

Idaman siapa? Dibangun bersama siapa? Menuju ke mana?

Kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah dijawab dengan serius, maka yang akan terus mengisi ruang kosong itu adalah kontroversi. Satu blunder selesai, blunder berikutnya datang. Dan kita kembali sibuk merespons, bukan membangun.

Akhirnya, logo seharga Rp200 ribu itu mungkin tampak seperti masalah kecil. Tapi ia membuka pertanyaan besar yang tidak bisa terus dihindari:

Apakah pemerintahan kita sedang memimpin atau sekadar mengelola keramaian?

Dan apakah kita sebagai warga sedang mengawasi dengan tujuan atau hanya menonton dengan senang?

Kota tidak dibangun dari logo yang sempurna. Tapi ia juga tidak bisa dibangun di atas kepercayaan yang terus-menerus dilukai oleh keputusan yang terkesan asal jadi.

Palopo Baru masih bisa terwujud. Tapi ia butuh lebih dari sekadar wajah baru, ia butuh percakapan yang jujur antara pemerintah dan warganya. Percakapan yang hari ini, sayangnya, belum benar-benar dimulai.

Ditulis sebagai ajakan berpikir, bukan sekadar ikut ramai.