Ditanya Transparansi Anggaran, Mantan Dirut Perumda TM Palopo Diduga Blokir WhatsApp Wartawan

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Mantan Direktur Utama Perumda Tirta Mangkaluku (TM) Palopo, M Tawakkal, diduga memblokir WhatsApp seorang wartawan berinisial I setelah dimintai konfirmasi terkait transparansi keuangan perusahaan daerah tersebut. Konfirmasi itu dilakukan menyusul adanya laporan investigasi khusus yang mengungkap sejumlah catatan keuangan, mulai dari pinjaman pribadi, beban makan minum miliaran rupiah hingga tunggakan pajak ratusan juta rupiah.

“Saya menghubungi yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi terkait sejumlah temuan dalam laporan keuangan Perumda TM. Namun, setelah saya berupaya melakukan konfirmasi, nomor WhatsApp saya justru diduga diblokir,” kata I.

Berdasarkan dokumen laporan investigasi khusus yang diterima, terdapat sejumlah catatan terhadap tata kelola keuangan Perumda TM Palopo. Salah satunya terkait total piutang usaha perusahaan yang mencapai belasan miliar rupiah.

Piutang tersebut terdiri atas piutang pelanggan air dan piutang non-air. Dalam laporan itu juga ditemukan pos piutang lain-lain berupa fasilitas pinjaman pribadi atas nama H. Yusr senilai ratusan juta rupiah.

Temuan tersebut menjadi salah satu poin yang dipertanyakan terkait penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan di luar kegiatan utama bisnis penyediaan air minum.

Selain itu, laporan tersebut mencatat pendapatan perusahaan mencapai puluhan miliar rupiah dengan beban usaha yang juga mencapai puluhan miliar rupiah.

Sejumlah pos pengeluaran nonteknis turut menjadi sorotan. Beban makan minum tercatat mencapai miliaran rupiah, perjalanan dinas juga menembus miliaran rupiah, sementara beban humas dan pembinaan masyarakat mencapai ratusan juta rupiah sepanjang tahun berjalan.

Tak hanya itu, laporan investigasi tersebut turut mencatat akumulasi kewajiban pajak berupa PPh dan PPN yang mencapai ratusan juta rupiah.

Sejumlah catatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tubuh perusahaan daerah yang mengelola layanan air bersih masyarakat Kota Palopo itu.

I mengatakan, permintaan konfirmasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang pernah memimpin perusahaan daerah tersebut.

“Publik berhak mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan perusahaan daerah. Kami juga memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menjelaskan setiap temuan agar pemberitaan berimbang,” ujarnya.

Menurutnya, pertanyaan wartawan terkait penggunaan anggaran perusahaan daerah tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk serangan pribadi. Sebab, informasi tersebut berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, M Tawakkal belum memberikan keterangan terkait sejumlah temuan dalam laporan investigasi tersebut maupun dugaan pemblokiran WhatsApp wartawan.