Kecam Aksi Kekerasan di PDAM, HMI Palopo Desak Pelaku Diproses Hukum

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo mengecam keras aksi penganiayaan terhadap mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi di kantor Perumda Tirta Mangkaluku (PAM-TM) Kota Palopo.

HMI menilai tindakan kekerasan tersebut mencederai kebebasan menyampaikan pendapat sekaligus mencoreng fungsi institusi pelayanan publik.

Sikap tegas itu disampaikan Ketua HMI Cabang Palopo, Ardi Dekal, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, tindakan kekerasan yang diduga dilakukan sejumlah oknum pegawai Perumda Tirta Mangkaluku terhadap mahasiswa dan masyarakat merupakan bentuk premanisme yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.

“Aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa merupakan jeritan rakyat Kota Palopo yang selama ini menderita akibat buruknya layanan krisis air bersih. Sangat ironis dan tidak masuk akal, sebuah institusi pelayanan publik yang dibiayai dari uang rakyat justru merespons kritikan dengan tindakan brutal dan kekerasan premanisme,” ujar Ardi.

Lebih jauh, HMI menyoroti dugaan adanya unsur perencanaan di balik aksi pemukulan dan pengeroyokan tersebut. Ardi menilai kesiapan serta pola tindakan represif yang diperlihatkan sejumlah oknum mengindikasikan kemungkinan adanya pembiaran, bahkan dugaan pengondisian dari internal manajemen.

“Kami menilai bahwa aksi pemukulan dan pengeroyokan ini bukan sekadar insiden spontanitas di lapangan, melainkan sebuah tindakan yang terindikasi kuat memiliki unsur perencanaan. Adanya kesiapan serta pola represif yang diperlihatkan oleh oknum-oknum karyawan tersebut mengindikasikan adanya pembiaran, bahkan dugaan pengondisian dari pihak internal manajemen untuk membungkam suara kritis masyarakat,” tegasnya.

Atas peristiwa tersebut, HMI Cabang Palopo mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara menyeluruh, termasuk mendalami dugaan perencanaan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain di balik aksi kekerasan tersebut.

Ardi secara khusus meminta Kapolres Palopo beserta jajarannya segera mengidentifikasi, menangkap, dan memproses seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu, termasuk pihak yang diduga menginstruksikan atau membiarkan terjadinya kekerasan.

“Aksi kekerasan massal di lingkungan kerja instansi publik tidak boleh dianggap sebagai perselisihan biasa,” katanya.

Tidak hanya menuntut proses hukum, HMI juga mendesak Wali Kota Palopo dan DPRD mengambil langkah tegas terhadap jajaran manajemen Perumda Tirta Mangkaluku.

Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan institusi tersebut tetap menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional.

“Kami mendesak Wali Kota Palopo dan DPRD Kota Palopo untuk segera mencopot oknum pegawai yang terlibat serta melakukan evaluasi total terhadap Direksi Perumda Tirta Mangkaluku yang gagal menjaga profesionalisme dan fungsi pelayanan publik,” ungkap Ardi.

Tak hanya itu, Ia juga memperingatkan akan menggalang konsolidasi bersama elemen mahasiswa dan masyarakat apabila penanganan kasus tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Jika proses hukum terkesan lambat dan tidak ada tindakan tegas terhadap para pelaku premanisme ini, HMI Cabang Palopo bersama seluruh elemen gerakan mahasiswa dan masyarakat siap menggelar konsolidasi masif serta turun ke jalan dengan gelombang massa yang lebih besar,” tandasnya.

“Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Kota Palopo,” sambungnya. (Andri).