Transportir PT SAP Lalu-lalang Muat BBM Subsidi ke Industri di Sulteng, LSM Tunggu Tindakan Tegas Kapolda

Transportir tersebut diduga memuat BBM subsidi kemudian disuplai ke industri yang diselundupkan secara ilegal dari wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) ke Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sayang, aktivitas kendaraan PT SAP hampir setiap hari melintas di wilayah Luwu Raya dari arah Kabupaten Luwu menuju Kota Palopo, Luwu Utara (Lutra) dan Luwu Timur (Lutim) hingga akhirnya menuju ke Sulteng, namun tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Aktivtas transportir tersebut mendapat desakan dari masyarakat agar kepolisian Polda Sulsel melakukan pemeriksaan dokumen termasuk melacak asal-usul BBM yang diangkut.

“Seharusnya polisi bertindak tegas dan tidak melakukan pembiaran. Kendaraannya hampir setiap hari melintas dan sangat mudah dilacak, termasuk memastikan apakah BBM yang diangkut diperoleh secara resmi dari Pertamina atau justru berasal dari pengisian ilegal,” kata Ahmad koordinator LSM Progres.

Menurutnya, dugaan pengangkutan BBM subsidi dari Sulsel, menuju Sulteng dengan jumlah kendaraan yang cukup massif berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar.

“BBM subsidi menggunakan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat. Jika disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tentu sangat merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta Kapolda Sulsel segera membentuk tim untuk menelusuri jalur distribusi PT SAP, termasuk memeriksa pihak yang memasok dan tujuan akhir pengiriman.

Menurut dia, apabila dugaan tersebut terus dibiarkan tanpa penindakan, bukan tidak mungkin muncul reaksi dari masyarakat yang merasa dirugikan.

“Kita tunggu sikap tegas aparat. Kalau tidak digubris, masyarakat sangat berpotensi mengambil tindakan sendiri terhadap para pelaku,” katanya.

Menurutnya keresahan masyarakat dinilai akan memuncak jika BBM subsidi jenis solar semakin sulit diperoleh, terutama bagi masyarakat yang memang berhak menggunakannya. Di sisi lain, kendaraan transportir yang diduga mengangkut solar subsidi leluasa melakukan penyeludupan lintas provinsi.

“BBM subsidi seharusnya diprioritaskan untuk sektor pertanian, nelayan, UMKM dan masyarakat yang berhak. Jika dialihkan demi keuntungan pribadi ini tentu tidak boleh dibiarkan,” ucapnya.