PMII Cabang Palopo Demo di Depan Kantor DPRD, Akses Lalin Macet

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk penghapusan sistem outsourcing.

Pantauan Indeksmedia di lokasi, massa aksi mulai memadati jalan poros di depan gedung DPRD Palopo pada Jumat (2/5/2025) sekitar pukul 15.00 Wita. Para demonstran membawa spanduk, membakar ban bekas, serta melakukan orasi secara bergantian.

Aksi semakin memanas ketika sekelompok mahasiswa menghentikan laju sebuah truk yang melintas, lalu naik ke atas kendaraan tersebut untuk menyampaikan tuntutan mereka secara lebih lantang. Kondisi ini mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet.

“Kami datang kemari sebagai bentuk kepedulian PC PMII atas suara rakyat yang menjerit, masih banyak rakyat Palopo menganggur. Kami menyuarakan terkait nasib buruh dan pembiaran pemerintah selama ini terhadapnya,” kata Jenderal Lapangan Aksi, Dirga Saputra, dalam orasinya.

Selain menolak sistem outsourcing yang dinilai merugikan para buruh, mahasiswa juga mendesak pembentukan satuan tugas khusus yang menangani Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK).

“Selama ini perlindungan buruh tidak ditegakkan seadil-adilnya, kami menuntut pemerintah memperhatikan hal tersebut dan menghapus sistem outsourcing yang menjadi jalur penyengsaraan buruh,” ujarnya.

“Serta mendesak segera terbentuknya satgas PHK agar nasib buruh tidak semenah-menah,” sambungnya.

Dalam orasinya, massa aksi turut menyoroti pentingnya pembentukan undang-undang perlindungan masyarakat adat, serta meminta perbaikan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Rancangan undang-undang perlindungan masyarakat adat. Beberapa konflik yang terjadi di daerah akibat pelanggaran adat, karena seolah-olah pemerintah melihat masyarakat ada sebagai sesuatu yang tidak berlandaskan hukum,” tegasnya.

Dirga Saputra menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Luwu Utara. Ia menyebut bahwa program tersebut belum berjalan sama sekali dan hanya dianggap sebagai sebuah gimmick semata.

“Kesejahteraan tidak datang dari makan bergisi gratis, dan program itu di Luwu Utara belum ada sama sekali, memang cuma gimmick,” tutupnya.