‘Parkir’ Pejabat, Era Naili-Ome Dianggap Paling Kejam

PALOPO,INDEKSMEDIA.ID – Belum setahun memimpin Kota Palopo, sebagai Walikota dan Wakil Walikota (Wawali), Naili-Ome, sudah membuat kejutan yang luar bisa, baik dalam bentuk tatanan kota, hingga perombakan besar-besaran bagi Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.

Yang paling dianggap kejam di era kepemimpinan Naili-Ome, yakni ketika pejabat esolan II maupun III diparkir, kebijakan itupun mencuat serta mendapat kritikan publik salah satunya datang dari ujung Kota Palopo, tepatnya di Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Sebagai bagian dari elemen pemuda Kota Palopo, Feriyanto, yang juga Ketua FPH-LR, menaruh perhatian serius terhadap dinamika pemerintahan di awal periode kepemimpinan Naili–Ome.

Hingga saat ini, publik justru disuguhi eskalasi politik yang lebih didominasi oleh penataan posisi dan pergeseran jabatan di lingkup Pemkot, ketimbang capaian program nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Feriyanto menilai, fenomena nonjob terhadap sejumlah pejabat, khususnya pada level eselon II seperti Kepala Inspektorat Subair, Kepala Bapenda Agus Mandasini, Kepala DPTMSP Syamsuriadi, Kepala Kesbangpol, dan lainnya, menjadi sorotan publik. Sebab, belum genap satu tahun masa kepemimpinan, puluhan pejabat telah dinonjobkan alias diparkir. Bahkan pada level eselon III, seperti Kabag Kesra Lukman Mallo, turut mengalami hal serupa.

Menurut Feriyanto, kondisi ini memunculkan persepsi ditengah masyarakat bahwa kebijakan yang diambil cenderung tergesa-gesa dan lebih berorientasi pada penataan kekuasaan, bukan pada penguatan kinerja birokrasi. Narasi yang berkembang di ruang publik pun tak lepas dari kritik terhadap sikap yang dinilai “kejam” terhadap ASN, tanpa indikator pelanggaran yang jelas di mata publik.

Namun di sisi lain, Feriyanto menegaskan bahwa publik juga perlu bersikap objektif dan adil. Para pejabat yang telah dinonjobkan sejatinya adalah individu-individu yang telah menunjukkan dedikasi selama masa pengabdian mereka. Hingga saat ini, tidak ditemukan adanya pelanggaran serius yang menjadi dasar kuat pemberhentian mereka dari jabatan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya diberikan apresiasi dan penghargaan atas kontribusi mereka terhadap pembangunan Kota Palopo.

Lebih lanjut, Feriyanto mengingatkan bahwa di tengah polemik penataan jabatan ini, Pemerintah Kota Palopo seharusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Sejumlah masalah krusial hingga kini belum terselesaikan, di antaranya insentif LKK, RT, RW, dan LPMK yang belum dibayarkan sejak tahun 2024. Bahkan untuk LKK periode 2025, diduga terjadi pemotongan insentif tanpa alasan yang jelas serta tanpa prosedur yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, Feriyanto juga menyoroti persoalan klasik yang terus berulang seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, keterlambatan atau ketidakjelasan honorarium PPPK, Angka kriminal seperti tawuran dan lainnya serta meningkatnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.

“Jangan sampai energi pemerintahan hanya dihabiskan untuk menata jabatan, sementara puluhan persoalan masyarakat dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi nyata,” tegas Feriyanto, menyikapi kebijakan Naili-Ome, kepada Indeksmedia Jumat (04/04/2026).

Feriyanto juga menyampaikan “kode awas” kepada seluruh elemen masyarakat agar turut mengawasi dan melacak latar belakang para pejabat baru yang kini mengisi posisi strategis. Ia mempertanyakan apakah mereka benar-benar memiliki kompetensi, kapasitas, dan pengalaman yang relevan dengan jabatan yang diemban, serta mampu bekerja secara profesional, proporsional, dan berintegritas tinggi demi kemajuan Kota Palopo.

Menurut Feriyanto, sangat disayangkan apabila pengisian jabatan ini hanya menjadi bagian dari “kue kemenangan” politik dalam narasi Palopo Baru. Praktik bagi-bagi jabatan memang kerap dianggap lumrah dalam setiap periode pemerintahan sebagai bentuk balas jasa terhadap tim yang telah berjuang. Namun demikian, ia menegaskan bahwa publik harus tetap kritis dan terus mengingatkan bahwa esensi demokrasi dan jabatan publik seharusnya jauh dari praktik-praktik tersebut.

“Jabatan adalah amanah, bukan hadiah. Pemerintahan adalah ruang pengabdian, bukan alat distribusi kepentingan,” ujar Feriyanto.

Feriyanto menegaskan bahwa sebagai pemuda, dirinya bersama elemen masyarakat akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada rel yang benar, berpihak pada kepentingan masyarakat luas, serta tidak keluar dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Palopo tidak mengabaikan janji-janji dalam program Palopo Baru yang hingga saat ini belum nampak secara nyata di mata publik.