Tak Hanya Guru, Nakes PPPK Paruh Waktu di Palopo Juga Belum Digaji
PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Persoalan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Palopo terus menjadi sorotan. Selain tenaga pendidik, tenaga kesehatan juga disebut mengalami masalah serupa karena belum menerima gaji.
“Bukan hanya pendidikan tapi kesehatan juga. Karena ini memang kebutuhan mendasar pendidikan dan kesehatan,” kata Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil, saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).
DPRD Palopo telah memberikan peringatan kepada Pemerintah Kota Palopo agar segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu upaya yang didorong adalah memporsikan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memungkinkan untuk membayar gaji para PPPK paruh waktu.
“Kami sudah memberikan warning kepada pemerintah kota untuk segera mengambil langkah taktis memporsikan anggaran untuk membayar gaji mereka itu melalui salah satu dana OPD yang ada itu,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini keputusan terkait skema pembayaran gaji PPPK paruh waktu berada di tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). DPRD Palopo, kata dia, masih menunggu komunikasi lanjutan antara Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan Wali Kota Palopo untuk menentukan langkah yang akan diambil.
“Ini bolanya ada di TAPD. Jadi kita masih menunggu bagaimana komunikasi pihak sekda selaku ketua TAPD dengan Wali Kota,” jelasnya.
Alfri juga mengaku prihatin dengan kondisi para PPPK paruh waktu yang hingga kini belum menerima gaji, terlebih saat ini berada di bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idulfitri. Ia menilai kondisi tersebut cukup berat bagi para tenaga pelayanan publik yang tetap menjalankan tugasnya setiap hari.
“Kami sangat menyikapi ini karena kasian P3K Paruh Waktu karena disaat bulan ramadan ini butuh kesiapan menghadapi lebaran, mana lagi aktivitas kerjanya yang begitu tinggi dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa dan masyarakat,” ungkapnya.
Kendati begitu, DPRD Palopo mendesak pemerintah kota agar segera mengambil langkah taktis agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan. Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada satu sektor saja, karena masalah ini juga dialami tenaga kesehatan.
“Ini adalah sebuah keprihatinan kami sehingga kami sudah mendesak untuk pemerintah kota segera mengambil langkah taktis supaya bisa dibayarkan ini P3K paruh waktu. Jadi bukan hanya dinas pendidikan tapi juga kesehatan,” tutupnya.




Tinggalkan Balasan