Komisi B DPRD Palopo Dorong Litbangda Riset Mitigasi Bencana

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda) Kota Palopo menghadiri rapat kerja bersama Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (22/7/2025), tersebut, Komisi B menyarankan agar Litbangda segera merancang perencanaan mitigasi bencana alam melalui riset yang terarah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Litbangda Palopo, Hj. Sitti Baderia dalam sesi wawancara bersama awak media.

“Usulan dari DPRD tadi, agar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Palopo agar merencanakan riset terkait mitigasi bencana, kalau bisa itu dilakukan dan jangan ditunda lagi,” ujarnya.

Baderia mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian mitigasi bencana pada tahun 2010, namun tidak sampai pada tahap implementasi karena lemahnya perencanaan eksekusi.

“Nantinya itu akan jadi acuan kami untuk penelitian terkait mitigasi bencana tahun ini, kalau bisa tahun depan realisasi,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengakui kegiatan penelitian saat ini belum berjalan maksimal lantaran terbentur masalah anggaran. Ia berharap riset mitigasi bencana bisa dimaksimalkan dalam tahun anggaran mendatang.

“Nanti kami akan ajak OPD terkait seperti BPBD, PUPR, DLH, Perkim, dan SDA Balitbangda itu sendiri,” katanya.

Selain soal mitigasi bencana, Baderia juga menyinggung kondisi lahan sagu di wilayah Salubattang yang luasnya hampir lima hektare. Menurutnya, proyek tersebut saat ini bisa dikatakan “mati suri”.

“Saya laporkan sampai hari ini cocok lah kalau dikatakan mati suri. Sampai hari ini kita tidak olah karena apa yang bisa kita kerjakan karena anggaran terbatas,” jelasnya

Iamengungkapkan bahwa penanaman sagu di lahan Salubattang awalnya dimotivasi oleh kekhawatiran akan kepunahan tanaman sagu.

“Kan itu motivasinya dulu, karena sagu sudah hampir punah makanya ada penanaman di Salubattang. Jadi tidak ada tanaman yang ada di lahan itu,” terangnya

Namun, hingga kini lahan tersebut belum dikembangkan lebih lanjut lantaran jumlah sagu yang tersedia terbatas dan pelaksanaan program terkendala minimnya anggaran.

“Kemarin kami mau kembangkan di lahan itu, tapi sagunya terbatas. Kemarin kita mau kembangkan tapi kita tertumbu dengan anggaran,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi B, Cendrana Saputra, mendorong Badan Litbangda agar mulai menyusun riset serius terkait mitigasi bencana, khususnya banjir yang kerap melanda wilayah kota.

“Kita selalu memberikan fakta fisik-fisik saja, tapi tidak ada kajian. Seharusnya ini ada kajian secara komprehensif. Supaya jelas ditangani dari hulu ke hilir. Yang paling saya sesali itu waktu pertanggungjawaban BPD itu sampai 30M untuk penanganan banjir itu tidak tuntas datanya,” kata Cendrana.

Ia mengusulkan agar ke depan Litbangda menjadikan riset mitigasi bencana sebagai program prioritas, mengingat tingginya risiko bencana yang dihadapi Kota Palopo.

“Bagaimana kalau begini saja, kita bicara ke depannya. Litbang ini pernahkah mengadakan penelitian terkait mitigasi bencana? Harusnya ini jadi program ke depannya mengingat Kota Palopo rawan terjadi bencana banjir bandang. Bisa melibatkan berbagai OPD, ada LH di situ, ada BPBD, ada Perkim,” lanjutnya.

Menurut Cendrana, penting bagi pemerintah daerah memiliki dokumen kajian resmi sebagai dasar dalam mengajukan dukungan ke pemerintah pusat.

“Kenapa saya rekomendasikan penelitian ini, jadi ketika itu terealisasikan ada dokumennya Kota Palopo untuk dibawa ke kementerian, bahwa ada permasalahan yang kita alami. Jadi kalau saya, buat pra-nya dulu, kira-kira ahli apa yang perlu kita hadirkan,” pungkasnya.