Kapolres Perintahkan Usut Pengadaan WiFi Pemkot Palopo

PALOPO,INDEKSMEDIA.ID – Pengadaan fasilitas jaringan internet berupa Program pemasangan WiFi, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2025 yang tersebar di ratusan titik, kini menjadi atensi Polres Palopo.
Karena menuai kritikan keras dari sejumlah aktivis, Kapolres Palopo AKBP Dedi Surya Dharma, dengan tegas akan mengusut program tersebut yang disinyalir ada kerugian negara dalam peruntukannya.

Hal itupula, sekaligus menindaklanjuti adanya permintaan publik terhadap Polres Palopo, untuk mengusut tuntas prorgam tersebut.

“Baik, kami akan usut. Nanti saya akan teruskan ke Kanit Tipikor Polres Palopo, untuk segera mengusut dugaan kerugian negara seperti yang disangkakan sejumlah pihak,” kata Dedi Surya Dharma, kepada Indeksmedia, Jumat (03/04/2026).

Perwira dua bunga itu, menegaskan tidak akan tolerir dengan segala bentuk pelanggaran hukum di wilayah hukum kerjanya, terutama kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kami tidak akan tembang pilih dalam memberantas segala bentuk kejahatan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, total anggaran yang diluncurkan mencapai Rp1,29 miliar untuk masa kontrak selama satu tahun, disebut syarat akan terjadi pelanggaran.

Dalam peruntukannya dijelaskan lokasi pengadaan WiFi, meliputi Kantor DPRD, Sekretariat Daerah, Kantor Kecamatan hingga Kantor Kelurahan di seluruh wilayah Kota Palopo.

Namun, disinyalir dalam perjalanan program tersebut di lapangan jauh berbanding terbalik karena beberapa titik (kantor) yang harusnya telah terpasang pengadaan WiFi, sampai hari ini belum tersentuh.

Karena terindikasi adanya pelanggaran dalam program tersebut, Aktivis Senior Luwu Raya, Yertin Ratu, meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Palopo, untuk segera mengusut program tersebut.

“Ada beberapa titik mengalami blank spot, yang mana wilayah atau area tersebut tidak terjangkau sinyal telekomunikasi, internet, atau penyiaran secara optimal. Kondisi ini menyebabkan perangkat tidak bisa terhubung ke jaringan (sinyal lemah atau hilang sama sekali). Sehingga, kalau dikatakan program ini sukses, maka kami berani katakan bahwa jauh dari kata itu. Lalu, anggaran untuk pengadaan ke wilayah-wilayah terpencil dikemanakan. Polisi harus usut program ini, karena disinyalir ada kerugian negara,” kata Yertin Ratu, menyikapi.