DEMA PTKIN Sulawesi Tolak Komersialisasi Pendidikan

PALOPO,INDEKSMEDIA.ID – Koordinator Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) Wilayah Sulawesi, M Dirga Saputra, menegaskan kepada seluruh kampus di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) agar jangan tergoda masuk dalam pusaran kepentingan bisnis, termasuk wacana pembangunan SPPG.

Ia mengingatkan bahwa kampus jangan sampai berubah dari ruang akademik menjadi instrumen kepentingan ekonomi.

Dirga menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi menjadi pintu masuk komersialisasi pendidikan yang secara perlahan menggerus marwah perguruan tinggi.

Dia menilai, jika kampus diarahkan menjadi instrumen ekonomi, maka fungsi utamanya sebagai ruang produksi intelektual akan terdistorsi. “Kampus bukan korporasi.

Ketika logika bisnis mulai mendominasi ruang akademik, maka yang lahir bukan lagi intelektual pembebas, melainkan lulusan yang dibentuk oleh kepentingan pasar,” tegasnya.

Ia juga memperingatkan seluruh pimpinan kampus agar tidak gegabah dalam menerima program-program yang berpotensi mengalihkan orientasi pendidikan.

Menurutnya, tawaran-tawaran yang tampak menjanjikan secara finansial justru menyimpan ancaman serius terhadap independensi dan integritas akademik.

Lebih jauh, Dirga menyerukan kepada seluruh Presiden BEM dan Ketua DEMA se-Sulawesi untuk tidak tinggal diam. Ia meminta gerakan mahasiswa kembali mengambil posisi sebagai kekuatan kontrol yang kritis terhadap kebijakan kampus.

“Mahasiswa tidak boleh menjadi penonton. Kita harus memastikan kampus tetap menjadi laboratorium pendidikan, bukan laboratorium bisnis. Jika ini dibiarkan, maka kita sedang menyaksikan kemunduran peran perguruan tinggi secara sistematis,” ujar pemuda yang juga merupakan mantan Presiden BEM UIN Palopo.

Dirga juga menekankan bahwa kampus memiliki tanggung jawab historis dalam menciptakan regenerasi intelektual yang berpihak kepada rakyat, bukan tunduk pada kepentingan pragmatis jangka pendek.

Pembiaran terhadap komersialisasi hanya sambungnya akan menjauhkan kampus dari fungsi sosialnya sebagai penjaga nilai, moral, dan keadilan.

Pernyataan ini menjadi sinyal keras bagi seluruh civitas akademika di Sulawesi bahwa arah pendidikan tidak boleh diserahkan pada logika pasar.

Jika kampus kehilangan independensinya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pendidikan, tetapi juga masa depan peradaban itu sendiri.