Puluhan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Kantor DPRD Luwu Utara: Grand Issue “Selamatkan Luwu Utara”

Indeksmedia.id, Luwu Utara – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Luwu Utara (AMAR LUTRA) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara. Senin (6/1/25).

Massa aksi berasal dari berbagai organisasi daerah dan kelompok Cipayung Luwu Utara, memenuhi halaman kantor DPRD sebagai bentuk protes terhadap kinerja DPRD dan pemerintah daerah.

Demonstrasi tersebut mengangkat grand issue “Selamatkan Luwu Utara.” Massa aksi juga melakukan pembakaran ban dan sempat menyegel kantor DPRD sebagai wujud kekecewaan mereka. Menurut mereka, DPRD Kabupaten Luwu Utara dianggap tidak tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut.

Muh Arya Gandi Abdillah, selaku jenderal lapangan aksi, menyampaikan dalam orasinya bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi Luwu Utara yang dinilai semakin memburuk. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.

“Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap Luwu Utara. DPRD tidak tegas dalam mengawasi berbagai persoalan di Luwu Utara. Kami juga meminta pertanggung jawaban dari dinas terkait atas kinerjanya selama lima tahun terakhir,” ujar Arya.

Lebih lanjut, Arya menekankan bahwa aliansi mahasiswa tidak ingin melihat kegagalan pemerintahan saat ini berlanjut ke periode pemerintahan berikutnya. Ia juga mengingatkan bahwa tuntutan yang disampaikan harus dipenuhi demi kepentingan rakyat.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan terus melakukan aksi hingga aspirasi kami direalisasikan. Hak rakyat adalah hal yang paling fundamental. Kami juga akan menggalang kekuatan lebih besar dan melakukan penyegelan kembali,” tegas Arya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Rakyat Luwu Utara mengangkat beberapa isu penting yang menjadi keresahan masyarakat, antara lain:

1. Pembayaran dana non kapitasi untuk tenaga kesehatan (Nakes)

2. Bayarkan TPP & TPG

3. Transparansi anggaran tahun 2024.

4. Fungsikan gedung olahraga dan perpustakaan

5. Tertibkan ritel modern yang tak sesui perda
6. Realisasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah blank spot.

7. Tertibkan tambang galian C yang tidak memiliki AMDAL.

“Jika pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak mengindahkan tuntutan ini, kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” tutup Arya Gandi Abdillah.

Aksi demonstrasi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan DPRD Luwu Utara untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani isu-isu yang menjadi keresahan masyarakat.