Mahfud MD Terkesan, Kearifan Lokal Tanah Luwu Cerminkan Roh Konstitusi 

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengaku terkesan dengan nilai-nilai budaya yang masih terjaga di Tana Luwu.

Menurutnya, filosofi kepemimpinan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat sebelum kepentingan pemimpin merupakan warisan budaya yang selaras dengan semangat konstitusi.

Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Senin (15/6/2026).

Di hadapan ratusan mahasiswa dan sivitas akademika, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu membagikan sejumlah pengalaman yang ia temui selama berada di Kota Palopo.

Dalam pemaparannya, Mahfud mengaku sempat heran melihat sosok Datu Luwu yang telah lama dikenalnya sejak masa sekolah. Menurutnya, sosok pemimpin adat tersebut tidak menunjukkan gaya hidup mewah sebagaimana yang sering diasosiasikan dengan seorang pemimpin.

“Saya lihat, saya berbisik dengan teman-teman, Datu-nya ini teman saya sekolah, kok tidak kaya-kaya,” kata Mahfud.

Rasa penasaran itu kemudian terjawab setelah dirinya mendapat penjelasan mengenai filosofi kepemimpinan yang hidup di tengah masyarakat Tana Luwu.

Filosofi tersebut mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh lebih dahulu menikmati kemakmuran sebelum rakyatnya merasakan kesejahteraan.

“Katanya, di sini kearifan lokalnya, seorang pemimpin itu tidak boleh kaya sebelum rakyatnya makan semua,” ujarnya.

Mahfud juga menceritakan pengalamannya saat menghadiri jamuan adat bersama Datu Luwu. Ketika seluruh makanan telah tersaji di atas meja, ia melihat sang pemimpin adat tidak langsung menyantap hidangan yang tersedia. Hal itu membuatnya bertanya-tanya karena seluruh tamu sudah dipersilakan makan.

“Sudah ada makan, tinggal makan, Sang Datu ini tidak mau makan. Lihat kanan-kiri, sesudah yang di depan makan semua selesai, baru dia makan,” tuturnya.

Menurut Mahfud, sikap tersebut bukan sekadar bagian dari tata krama adat, melainkan mencerminkan nilai kepemimpinan yang menempatkan rakyat sebagai prioritas utama.

Seorang pemimpin, kata dia, harus memastikan masyarakat yang dipimpinnya telah terpenuhi kebutuhannya sebelum memikirkan dirinya sendiri.

“Kenapa dia makannya sesudah rakyat? Karena di sini ada kearifan budaya, bahwa seorang pemimpin itu jangan makan dulu sebelum memastikan bahwa rakyatnya makan. Itu nilai-nilai budaya yang sebenarnya masuk ke Undang-Undang Dasar kita,” jelasnya.

Selain membahas budaya lokal, Mahfud juga menyoroti pentingnya pendidikan yang berlandaskan nilai agama, budaya, dan akhlak mulia. Ia mengatakan amanat tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menurut Mahfud, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang sangat penting, namun tidak boleh menggeser peran pendidikan karakter. Sebab, moral dan etika memiliki peran besar dalam membentuk kualitas manusia.

“Berbeda dengan IPTEK yang bisa diajarkan, moral dan etika baru bisa ditanamkan dengan cara dididik,” terangnya.

Karena itu, Mahfud mengingatkan perguruan tinggi agar tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter bagi generasi muda. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab besar dalam melahirkan sumber daya manusia yang berintegritas.

Ia menilai berbagai persoalan sosial yang muncul saat ini tidak lepas dari lemahnya pendidikan moral dan nilai-nilai agama di tengah masyarakat.

“Nah, saudara sekalian, bagaimana kalau pendidikan itu tidak dilaksanakan berdasar nilai-nilai moral dan agama? Akhirnya, yang terjadi satu tadi, pengkelasan di dalam masyarakat,” ungkapnya.

Mahfud menambahkan bahwa pendidikan yang kehilangan pijakan moral dapat melahirkan individu yang tidak memiliki tanggung jawab sosial. Kondisi tersebut pada akhirnya membuka ruang bagi berbagai penyimpangan, termasuk praktik korupsi dan mafia hukum.

“Kedua, dia tidak bertanggung jawab di tengah masyarakat. Maka, muncul gugatan-gugatan, banyak korupsi, banyak mafia hukum, tak hanya mafia peradilan,” pungkasnya. (*)