INDEKS MEDIA LUWU RAYA

Berita Luwu Raya Hari Ini

Honorer di Palopo Tak Kunjung Diangkat Jadi PPPK, DPRD Dorong Solusi Bersama Pemkot

PALOPO, INDEKS MEDIA – Ratusan tenaga Honorer mendatangi kantor DPRD Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kedatangan para honorer tersebut untuk meminta kejelasan BKSDM Palopo alasan banyaknya honorer yang tidak kunjung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya untuk pekerja paruh waktu.

“Kami datang ke DPRD untuk meminta kejelasan, terutama terkait status teman-teman honorer, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu. Masalah utama adalah status tenaga paruh waktu yang masih menggantung,” ujar Ahmad, Selasa (21/1/2025).

Ia berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan masa depan tenaga honorer. Ahmad menilai pembahasan selama ini belum memberikan jawaban yang jelas.

“Diskusi tadi belum memberikan kejelasan. Pemerintah pusat menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada daerah, tapi sejauh ini belum ada solusi yang nyata,” tambahnya.

Ahmad juga mengkritisi sikap pemerintah daerah yang dianggap belum menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian, termasuk kemungkinan penyelesaian secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Kami berharap ada rencana konkret, apakah ini bisa diselesaikan secara bertahap dalam dua tahun, atau apakah status kami akan tetap seperti ini. Kejelasan itu sangat penting bagi kami,” tegasnya.

Ia juga meminta DPRD Palopo untuk menjadi jembatan yang dapat memperjuangkan aspirasi tenaga honorer kepada pemerintah daerah, agar permasalahan ini segera mendapatkan titik terang.

“Kami hanya ingin kepastian, apakah ada solusi konkret atau tidak. Itu yang menjadi harapan seluruh tenaga honorer,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyampaikan keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam mengakomodasi seluruh tenaga honorer di Kota Palopo.

“Masalah ini sangat bergantung pada kemampuan daerah. Kita harus menyelesaikan persoalan honorer di tingkat kabupaten/kota, namun belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran. Saat ini, kemampuan Kota Palopo belum mencukupi untuk mengakomodasi seluruh tenaga honorer,” kata Darwis.

Ia menegaskan perlunya kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo untuk menemukan solusi terbaik. Menurutnya, langkah strategis harus segera dirumuskan untuk menangani masalah ini secara efektif.

“Kami akan mencari formula bersama pihak eksekutif untuk mengakomodasi tenaga honorer yang ada, baik di R1 r2 maupun R3. Ini membutuhkan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif,” tambahnya.

Darwis juga menekankan bahwa tidak semua tenaga honorer dapat diangkat melalui jalur PPPK, terutama untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan pengangkatan melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Beberapa bidang teknis memerlukan pengangkatan melalui CPNS karena tidak masuk dalam kategori PPPK. Solusi ini harus dipertimbangkan dengan cermat sesuai kemampuan daerah,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini