Tawuran 2 Kelompok Pemuda di Palopo Berlarut 6 Bulan, Warga Sesalkan Minimnya Peran Pemkot

PALOPO, INDEKSMERDIA.ID – Konflik antar pemuda di Jalan Trans Sulawesi KM 8, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, belum juga menemukan titik penyelesaian. Tawuran disebut melibatkan kelompok pemuda dari Buntu Datu dengan pemuda dari Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua.

Persoalan ini bahkan telah berlangsung kurang lebih enam bulan, namun hingga kini dinilai belum mendapat penanganan maksimal dari pihak terkait, khususnya Pemerintah Kota Palopo.

Pembawa aspirasi warga, Wahyuddin, yang hadir bersama Camat Bara dan Telluwanua dalam forum penyampaian aspirasi, mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap minimnya kehadiran pemerintah di lapangan selama konflik berlangsung.

“Kejadiannya sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan lalu kemudian Pemkot Palopo ini tidak pernah kita temukan hadir ke bawah,” ujar Wahyuddin, Selasa (21/4/2026).

Ia menegaskan, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merasakan langsung dampak dari konflik yang terus berulang, sehingga sangat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan.

“Tentu kita menyesalkan atas ketidak hadirannya ini karena masyarakat yang membawa aspirasi ini benar-benar melihat kondisi di lapangan. Masyarakat berharap ada pedulinyalah ke bawah ini,” lanjutnya.

Selain itu, Wahyuddin juga menyoroti minimnya peran aparat penegak perda dalam merespons konflik yang terjadi, termasuk tidak adanya kehadiran Satpol PP selama berbulan-bulan.

“Peran-peran ini yang harus dimaksimalkan misalnya Satpol PP. Satpol PP inikan tidak pernah muncul ke bawah selama 6 bulan kejadian ini,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal kebutuhan anggaran untuk mendukung penanganan konflik, seperti pembiayaan posko keamanan yang dinilai belum mendapat perhatian dari pemerintah kota.

“Kemudian dari segi pembiayaan posko-posko yang ada di sana itu tidak ada kayaknya dari Pemkot Palopo. Asalkan ada dana kurang lebih 24 miliar itu bisa mengantisipasi kerawanan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Palopo, Darwis, menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang berbagai unsur penting dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, termasuk kepala daerah dan aparat keamanan.

“Kita berharap tadi itu ada semua perwakilan yang kita undang baik dari Wali Kota, Kapolres dan juga Dandim 1403 Palopo,” ujar Darwis.

Menurutnya, konflik yang telah berlangsung cukup lama ini seharusnya sudah ditangani secara lebih serius dan terkoordinasi, bahkan jika perlu melibatkan penanganan di tingkat yang lebih tinggi.

“Ini sudah harus ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi. Forkopincam di sana itu beberapa minggu terakhir sudah berupaya mendamaikan tapi tidak ada selesainya,” tegasnya.

Darwis juga mengungkapkan kekecewaan masyarakat atas ketidakhadiran sejumlah pihak penting dalam forum yang digelar untuk membahas persoalan tersebut.

“Sebenarnya masalah ketidakhadiran Pemkot, Kapolres dan Dandim itu mereka kecewa sekali. Sebagaimana yang kita tau, DPRD ini kan bukan eksekutor kita hanya fasilitator tapi kami tetap hadir untuk masalah di sana,” jelasnya.

Ia menambahkan, peran utama dalam penyelesaian konflik tetap berada pada pemerintah daerah sebagai leading sektor dalam koordinasi Forkopimda.

“Tapi yang lebih berperan di sini adalah Wali Kota sebagai leading sektor dari Forkopimda jadi yah mereka harus hadir. Tapi mudah-mudahan saya bisa komunikasi internal biar rapat berikutnya bisa hadir,” pungkasnya.