Logo HUT ke-24 Tuai Sorotan, AMPO Sentil Kinerja Pemkot Palopo

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kota Palopo tahun 2026 yang mengusung tema “Maju & Sejahtera” menuai sorotan tajam dari kalangan pemuda. Logo yang sarat simbol budaya dan kemajuan dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Ketua Harian Gerakan Anak Muda Palopo (AMPO), Sumardin, secara tegas mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada euforia seremoni tahunan tanpa diiringi evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan.

“Jangan bicara ‘maju dan sejahtera’ kalau faktanya masih banyak persoalan dasar yang belum dituntaskan. Ini jangan sampai hanya jadi slogan tahunan tanpa makna,” kata Sumardin, Sabtu (4/4/2026).

Ia kemudian menyoroti secara khusus persoalan lingkungan yang hingga saat ini belum menunjukkan perbaikan signifikan. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mancani yang disebut sudah overload dinilai sebagai bukti lemahnya sistem pengelolaan sampah yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, masalah ini sudah berlangsung lama namun belum ditangani secara serius dan terukur.

“Kalau TPA sudah overload tapi tidak ada solusi sistemik, ini artinya pemerintah tidak serius. Jangan bicara ‘maju’ kalau masalah dasar seperti sampah saja tidak mampu ditangani,” katanya.

Lebih jauh, Sumardin juga menilai bahwa persoalan sampah tidak hanya berhenti pada kapasitas TPA, tetapi juga berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang belum dibangun secara maksimal oleh pemerintah. Ia menekankan pentingnya edukasi yang konsisten dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memilah dan membuang sampah dengan benar.

“Kesadaran masyarakat itu tidak bisa tumbuh sendiri. Harus ada edukasi masif dan berkelanjutan. Selama ini kita lihat masih setengah-setengah,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan sosial yang masih terlihat jelas di sejumlah titik kota, yakni keberadaan gelandangan dan pengemis. Kondisi ini kata dia, menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan belum benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bertolak belakang dengan tema yang diusung.

“Kalau masih banyak gelandangan dan pengemis berkeliaran, di mana letak ‘sejahtera’-nya? Ini harus dijawab dengan program nyata, bukan sekadar slogan,” tegasnya.

Di sektor pelayanan publik, Sumardin turut mengangkat persoalan yang menyangkut tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Ia menilai belum terbayarnya gaji guru dan nakes P3K paruh waktu sebagai bentuk kelalaian serius yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Guru dan nakes itu ujung tombak pelayanan. Kalau hak mereka saja tidak dipenuhi, bagaimana mau bicara kualitas pelayanan ke masyarakat?” jelasnya.

Tak hanya itu, kebijakan penganggaran juga tidak luput dari kritik. Ia menilai alokasi anggaran WiFi sebesar Rp1,29 miliar di berbagai kantor pemerintahan perlu dikaji ulang, mengingat masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang lebih mendesak untuk diprioritaskan.

“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih prioritas. Jangan sampai kebijakan justru tidak menyentuh kebutuhan masyarakat,” tandasnya.