Reses DPRD Palopo Dapil 1 Kecamatan Wara, Sampah dan Limbah Ikut Disorot

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Persoalan sampah dan limbah domestik kembali mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Palopo Dapil 1 di Kecamatan Wara.

Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil, menyampaikan bahwa sejumlah warga menyoroti masalah pengelolaan sampah hingga keterbatasan lahan untuk instalasi pengolahan limbah.

“Sampah juga memang ini menjadi permasalahan,” ujar Alfri Jamil saat ditemui usai menjaring aspirasi warga, Selasa (15/7/2025).

Ia mengakui bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Mancani saat ini sudah terlalu padat. Kondisi itu, menurutnya, membutuhkan langkah cepat dan terukur dari pemerintah untuk mencari alternatif lokasi baru.

“Bahwa, pembuangan kita di Mancani ini sudah cukup padat. Tentunya kita berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari daerah untuk jadi tempat pembuangan sampah,” jelasnya.

Selain mengandalkan solusi dari pemerintah, Alfri menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ia menyebut, dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa memiliki nilai ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada TPA.

“Tetapi kita tetap harus mencari solusi, supaya bagaimana bisa pengelolaan sampah itu bisa dikelola oleh masyarakat. Sampah juga ini bisa dikelola masyarakat menjadi nilai ekonomi,” tambahnya.

Aspirasi yang masuk dalam kegiatan reses ini, kata Alfri, akan ditindaklanjuti melalui pembahasan anggaran perubahan di tingkat komisi DPRD.

“Mudah-mudahan dengan penyampaian aspirasi ini, kami akan bawa ke DPRD untuk kami bahas nantinya ada pembahasan anggaran dalam perubahan tingkat komisi,” ucapnya.

Selain sampah, warga juga mengeluhkan masalah sistem pembuangan limbah. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembangunan septiteng komunal. Namun, keterbatasan lahan di sebagian besar kelurahan menjadi tantangan tersendiri.

“Masalah septiteng juga diusulkan tadi, itu untuk menampung pembuangan limbah dari masyarakat itu menjadi satu. Ini juga yang menjadi keterbatasan kita, ada keterbatasan lahan di tiap kelurahan,” terang Alfri.

Ia menyebut, realisasi dari semua usulan tersebut membutuhkan kajian teknis mendalam dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

“Yang perlu kita lakukan adalah berkoordinasi dengan teknis-teknis, langkah apa yang akan kita ambil bagaimana kita mengantisipasi semua masalah itu,” pungkasnya.