Tuntut Kepastian Pengangkatan, Ini Harapan Tenaga Honorer di Palopo
PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Senin (3/2/2025).
Arman Pairi, Honorer di Sekretariat DPRD Palopo, mengatakan jika aksi yang dilakukan hari ini sebagai bentuk komitmen bersama aliansi seluruh Indonesia.
Kata dia, tuntutan tersebut merujuk terhadapa beberapa juknis dari pusat, terkait dengan penyelesaian tenaga honorer.
“Semua regulasi dari pusat itu sudah lahir, tetapi pada intinya semua diktum yang ada di dalam jelas pada dasarnya, tetapi selalu ditutup dibawahnya bahwa narasi penutupnya itu adalah dikembalikan ke kebijakan daerah,” jelasnya.
Menurutnya, tenaga honorer di kota palopo pada saat ini dengan kondisi fiskal dengan kondisi keadaan ekonomi.
“Kita berharap apa kebijakan langkah langkah pemerintah daerah bersama DPRD untuk berkomitmen menyelesaikan tenaga honor,” Harapnya.
Lebih lanjut kata dia, Bahkan kemarin surat ada dari komendagri terkait dengan penetapan Namun yang menjadi persoalan adalah kkpd di atas 30%.
“Sementara kita di kota palopo sudah 52% lebih. Sehingga lahirlah surat edaran dari Kemendagri terkait dengan penempatan mengklatur bahkan sampai pada nomor rekening untuk pembiayaan tenaga. Tidak dibebankan lagi ke belanja daerah, ini yang mau kita tagihkan ke pengambil kebijakan di pemerintah kota,” ujarnya.
“Apa langkah langkah taktisnya untuk menyelesaikan ini? Adakah solusi dengan tidak mengesampingkan kondisi fiskal kita? Kami, seluruh honorer tidak naik-naik amat dalam artian terkait dengan kesejahteraan,” sambungnya.
Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Forum Honorer Palopo, Kasdin mengaku dirinya telah mengabdi selama 21 Tahun dan menaruh harapan penuh terkait pengangkatan PPPK dan ASN.
“Harapan kami sebagai tenaga honorer kota palopo yang kami aspirasikan pada hari ini yaitu mendesak pemerintah dan DPRD Palopo agar kiranya kami sesegera mungkin untuk di akomodir menjadi PPPK dengan penuh waktu selama lambanya tahun 2026,” harapnya.
Dirinya juga meminta, Pemerintah Kota Palopo dan DPRD agar diberikan upah sesuai dengan ump yang berlaku.
“Dan kami juga meminta pemerintah Kota palopo dan dprd agar mengakumodir seluruh tenaga Honorer yang ada yang belum masuk database,” tambahnya.
Sementara itu, Abriyanto Honorer di Dinas Perdagangan berharap dewan DPRD kota palopo bisa menjadi wadahnya untuk menyampaikan atuntutan bagi para honorer.
“Saya ini sudah 20 tahun mengabdi. Tadi dalam rapat dengan pendapat bahwa kami disuruh bersabar, sampai kapan kami harus bersabar? Apakah di 20 tahun ini tidak tidak cukup untuk kami bersabar? Tentunya harapan kami sebenarnya menjadi keinginan teman teman yang hadir pada hari ini, Tentunya dengan menjadi PPPK full time,” harapnya.
Tinggalkan Balasan