INDEKS MEDIA LUWU RAYA

Berita Luwu Raya Hari Ini

DPRD Palopo Terima Audiensi Ratusan Tenaga Honorer, Massa Sampaikan 6 Poin Tuntutan

Ratusan tenaga honorer saat audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo.

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Ratusan tenaga honorer Kota Palopo menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (3/2/2024).

Para honorer ini diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD Palopo, di antaranya Alfri Jamil, Bata Manurung, Saddam, Tazar, Rustam Taruk, dan Harizal.

Selain itu juga hadir Sekretaris DPRD Muh. Taufiq serta Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Palopo, Irfan Dhari.

Ketua Forum Honorer Kota Palopo, Ahmad mengatakan jika ratusan honorer datang ke DPRD Palopo untuk menyampaikan aspirasinya terkait status pengangkatan dan kesejahteraan tenaga honorer.

“Hari ini ada sekitar 700 lebih honorer yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menuntut kejelasan status tenaga honorer yang berstatus R1, R2, dan R3 untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) penuh waktu,” katanya.

Menanggapai hal itu, Anggota DPRD Palopo, Alfri Jamil meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memberikan penjelasan kepada tenaga honorer mengenai mekanisme dan regulasi perekrutan P3K serta pengangkatan PNS.

Berikut enam poin utama yang disampaikan dalam aksi serentak tersebut:

1. Meminta kepastian kapan teralisasi tuntutan honorer yang berstatus R1, R2, dan R3 untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) penuh waktu.

2. Meminta pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan seluruh honorer dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) R1, R2, dan R3 menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

3. Segera revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengatur tidak boleh melebihi 30 persen belanja pegawai.

4. Menunda rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai penutasan tenaga honorer dalam database BKN R1, R2, dan R3 sebagai PPPK penuh waktu.

5. Meminta kepada DPRD dan Pemerintah Kota Palopo untuk mengakomodir tenaga honorer dari sekolah swasta, termasuk TK, SD, dan SMP, dimasukkan dalam database BKN serta diberikan upah yang sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

6. Meminta kepada Pemerintah Kota Palopo memberikan upah kepada seluruh tenaga honorer database BKN, R1, R2, R3 dan R4 sesuai dengan UMP yang berlaku sambil menunggu pppk penuh waktu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini