Pj Wali Kota Palopo Prioritaskan Solusi Krisis Air Bersih dengan Kolam Retensi

PALOPO, INDEKS MEDIA – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, H. Firmanza DP, memberikan perhatian khusus terhadap krisis air bersih yang dialami Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku (Perumda-TM). Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan kolam retensi untuk mendukung penyediaan air bersih yang memadai.

Dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Perumda-TM di Kantor Perumda-TM, Jl. Pongsimpin, Kamis (9/1/2025), Firmanza menyoroti tantangan besar yang dihadapi, terutama dengan pesatnya perkembangan Kota Palopo.

“Banyak perumahan yang dibangun dan banyak orang datang ke Palopo. Semua itu membutuhkan air bersih. Ini tantangan tersendiri bagi PDAM (Perumda-TM),” ujar Firmanza.

Firmanza menjelaskan bahwa Perumda-TM menghadapi keterbatasan, mulai dari kondisi pipa yang perlu peremajaan hingga sumber air baku yang kritis. Salah satu solusi strategis yang muncul adalah pembangunan kolam retensi untuk menampung dan mengelola air baku dengan lebih baik.

“Pembangunan kolam retensi ini perlu didukung infrastruktur yang memadai, tapi kita juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terbatas,” tegas Firmanza.

Ia mengajak Pemkot Palopo, manajemen Perumda-TM, dan DPRD untuk duduk bersama mencari solusi, termasuk melibatkan pemerintah pusat.

“Yang punya jaringan, mari kita lobi pusat. Jangan mati akal, pasti ada jalan,” tambahnya.

Firmanza berharap kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan pihak terkait dapat membawa solusi nyata untuk mengatasi krisis air bersih di Palopo.

“Mari kita bersama-sama bekerja demi kepentingan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, krisis ini bisa kita atasi,” imbuhny.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda-TM, Ir. M. Tawakkal, MM, menyampaikan bahwa kondisi air baku semakin kritis akibat kerusakan hutan lindung di hulu Sungai Latuppa dan Sungai Bambalu. Saat musim hujan, air baku berubah menjadi lumpur yang sulit diolah.

Masalah ini diperparah karena hulu sungai berada di wilayah daerah tetangga, sehingga Pemkot Palopo tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan reboisasi. Tawakkal menyebut bahwa solusi lintas daerah sempat direncanakan pada era Gubernur Syahrul Yasin Limpo, namun tidak berlanjut.

Tawakkal memperkirakan bahwa anggaran sebesar Rp80 miliar dibutuhkan untuk mengatasi krisis air bersih, termasuk pembangunan kolam retensi, Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) baru, dan peremajaan pipa distribusi.

“Upaya ini mendesak mengingat pelanggan sering mengeluhkan layanan akibat pasokan air yang tidak lancar. Infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan utama untuk menjawab tantangan ini,” tandasnya. (ARZ/EMA)