Proses Kemitraan Media Dinilai Tidak Transparan, Kominfo Palopo Tuai Kritik

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palopo, Hamsir Hamid, angkat bicara terkait pembatalan kerja sama media. Dia membantah adanya perlakuan tidak adil terhadap media tertentu dalam proses kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

“Mungkin sudah lama terdaftar tapi belum terproses katalognya,” kata Hamsir, dikutip pada Rabu (21/5/2025).

Menurut Hamsir, terkait media yang berkontrak dengan Pemerintah Kota Palopo dirinya tidak mengetahuinya. Sambungnya, dia juga mengaku tidak tahu terkait nominal kontrak masing-masing mitra.

“Karena saya tidak hafal juga semua yang berkontrak dan anggaran sisa berapa,” ujarnya.

Selain itu, Hamsir menyebutkan bahwa kondisi anggaran yang terbatas menjadi alasan beberapa media tidak dijadikan mitra. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap media tertentu.

“Yang saya terima laporannya bahwa anggaran sudah tidak mungkin untuk menambah lagi media baru,” ungkapnya.

“Tidak adaji membeda-bedakan, sama semua,” tambahnya.

Wawancara terpisah, pemilik media Wija To Luwu, Arzad, membantah pernyataan tersebut. Dia menilai pernyataan Hamsir tidak konsisten dengan kenyataan di lapangan.

“Kalau memang media saya sudah lama terdaftar, kenapa baru sekarang dikonfirmasi soal e-katalog? Ini membuktikan bahwa prosesnya tidak transparan sejak awal,” tegas Arzad, Rabu (21/5).

Arzad juga mengkritisi pernyataan Hamsir yang menyebut tidak hafal siapa saja yang telah berkontrak. Menurutnya, Kominfo Palopo tidak netral dalam bekerja sama media.

“Alasan tidak hafal siapa saja yang berkontrak dan berapa sisa anggaran menurut saya sangat tidak profesional. Ini urusan administrasi negara,” ujarnya.

Lebih jauh, menurut Arzad, alasan keterbatasan anggaran tidak relevan. Arzad beranggarapan sampai saat ini masih ada komunikasi yang berjalan soal kemungkinan kerja sama Kominfo Palopo.

“Kalau memang anggaran sudah tidak memungkinkan untuk media baru, kenapa masih ada komunikasi dan permintaan kelengkapan data dari kami (Wija To Luwu)? Ini kontradiktif dan membingungkan,” bebernya.

Arzad menjelaskan, bahwa pihaknya tidak sedang mencari keuntungan terkait protes tersebut. Dia beranggapan, tercapainya perlakuan adil dan proses yang terbuka dalam hal kemitraan menjadi harapannya.

“Kami tidak sedang memohon-mohon untuk kerja sama, kami kan batalkan proses kerja sama itu karena kami menilai dugaan salah satu Kabag ini tidak profesional dalam memeriksa berkas beberapa media yang lebih punya kualitas ketimbang media kami,” tutupnya.