Akademisi UMB Palopo Soroti Ketimpangan SDM dan Lemahnya Integrasi Pertanian-Industri di Luwu

LUWU, INDEKSMEDIA.ID – Akademisi Universitas Mega Buana (UMB) Palopo, Afrianto, menilai persoalan pembangunan di Kabupaten Luwu saat ini tidak semata disebabkan oleh laju industrialisasi. Akan tetapi lebih pada ketidaksiapan desain pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan lemahnya integrasi antara sektor pertanian dan industri.

“Ada sarjana kita yang lebih dominan adalah sarjana pendidikan, sementara yang dibutuhkan industri justru sarjana tambang. Lalu generasi kita seolah dituntut menutup diri agar bisa diterima di sektor pertambangan, padahal kompetensi dan sertifikasi pendidikannya adalah sarjana pendidikan,” ujar Afrianto, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik Milad ke-17 IPMAL, Minggu (25/1/2026).

Kata dia (Afrianto), persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan membatasi peluang generasi muda, melainkan harus dijawab melalui kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil daerah.

“Problemnya ada di situ. Ini yang harus dibicarakan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, bagaimana menyelesaikan ketimpangan antara kompetensi SDM dan kebutuhan industri,” katanya.

Afrianto juga menjelaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari isu agribisnis dan struktur ekonomi daerah. Ia menilai, apa yang selama ini disebut sebagai transformasi ekonomi di Luwu sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai pergeseran struktural.

“Kalau kita bicara ekonomi pembangunan, ini sebenarnya bukan transformasi dari sektor primer ke sektor sekunder. Pertambangan juga sektor primer. Jadi yang terjadi hanya pergeseran struktural, bukan transformasi ekonomi,” jelasnya.

Ia menerangkan, sektor pertambangan kerap terlihat dominan dalam angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena bersifat padat modal. Namun dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian justru memiliki kontribusi yang lebih besar.

“PDRB sektor pertambangan memang melonjak karena padat modal. Tapi kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian jauh lebih besar dibanding sektor pertambangan,” ungkap Afrianto.

Lebih lanjut, Afrianto menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam membangun keterhubungan antara sektor pertanian dan industri yang tumbuh di Kabupaten Luwu. Ia menekankan pentingnya pendekatan backward and forward linkages agar pembangunan lintas sektor berjalan beriringan.

“Pemerintah seharusnya mendesain bagaimana sektor pertanian kita terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Jangan sampai industri tumbuh, tapi bahan baku pertaniannya justru disuplai dari luar,” katanya.

Sebagai contoh, Afrianto menyinggung keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang telah beroperasi dan menyerap ribuan tenaga kerja, namun belum tentu memberikan dampak signifikan bagi petani lokal. Padahal, kata Afrianto, sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian Kabupaten Luwu dengan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB daerah.

“Pertanyaannya sederhana, berapa banyak beras kita yang diserap? Berapa sayur-mayur kita yang dikonsumsi oleh perusahaan-perusahaan ini? Atau jangan-jangan semua diambil dari luar daerah. Sektor pertanian kita menyumbang sekitar Rp12 triliun terhadap PDRB Kabupaten Luwu. Tapi untuk kebutuhan konsumsi tenaga kerja industri saja, masih disuplai dari luar. Ini kondisi yang sangat miris, jelasnya.

Ia pun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang terintegrasi antara sektor pertanian dan industri.

“Apakah pemerintah hari ini sudah benar-benar mendesain kebijakan sektor pertanian sesuai dengan kebutuhan industri yang tumbuh? Ini yang harus dijawab ke depan,” pungkasnya.