Aksi Serentak Empat Daerah, BEM Nusantara Desak Prabowo Segera Realisasikan Provinsi Luwu Raya

JAKARTA,INDEKSMEDIA.ID – Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Mahliga Nurlang, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan atensi terhadap aspirasi masyarakat Tana Luwu yang menuntut pembentukan Provinsi Luwu Raya, terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Desakan ini disampaikan menyusul semakin masifnya gelombang tuntutan pemekaran di wilayah Luwu Raya. BEM Nusantara menilai pemekaran bukan sekadar wacana politik, melainkan solusi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan tersebut.

“Ini adalah aspirasi kolektif rakyat Luwu Raya yang sudah diperjuangkan puluhan tahun. Pemerintah pusat tidak boleh lagi menunda-nunda,” tegas Mahliga di Jakarta, Minggu (25/1/2026).

Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo kini memasuki fase baru.

Pada 23 Januari 2026, bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL), para kepala daerah di empat wilayah tersebut secara resmi mendeklarasikan kesiapan dan dukungan penuh terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting karena dukungan politik dari seluruh pemerintah daerah se-Luwu Raya disampaikan secara terbuka dan serempak.

Sejalan dengan deklarasi tersebut, gelombang aksi demonstrasi berlangsung serentak di empat kabupaten/kota se-Luwu Raya.

Ribuan mahasiswa, pemuda, tokoh adat, serta elemen masyarakat sipil turun ke jalan di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk, pamflet, serta menyuarakan orasi yang menekankan ketimpangan pembangunan, panjangnya birokrasi, dan keterbatasan akses pelayanan publik sebagai alasan utama pemekaran.

Mahliga Nurlang, yang juga merupakan putra daerah Tana Luwu, menegaskan tiga poin krusial dalam pernyataan sikap BEM Nusantara, yakni Urgensi kesejahteraan rakyat, Realisasi visi Prabowo-Gibran dan Menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

“Pemekaran merupakan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Luwu Raya memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat akibat panjangnya rentang kendali birokrasi,” katanya.

“Kami di BEM Nusantara berdiri bersama rakyat Luwu. Ini bukan soal memecah wilayah, tetapi soal menghadirkan keadilan pembangunan dan menunaikan janji sejarah. Presiden Prabowo harus membuktikan bahwa negara hadir dan mau mendengar suara daerah,” sambung Mahliga.

BEM Nusantara juga menyoroti moratorium pemekaran daerah yang dinilai menjadi penghambat utama. Mahliga meminta pemerintah pusat membuka ruang diskresi atau kajian khusus bagi wilayah strategis seperti Luwu Raya yang secara geografis, administratif, dan potensi ekonomi dinilai telah layak berdiri sebagai provinsi baru. (*)