Aktivis Kritik Pemkot Palopo, DPRD Tegaskan Perjuangan Pemekaran Luwu Raya Tak Boleh Mandek

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Aksi pemekaran Provinsi Luwu Raya yang digelar di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Jumat sore, diwarnai kritik keras terhadap Pemerintah Kota Palopo. Kritik tersebut disampaikan Aktivis Senior Luwu Raya, Yertin Ratu, yang menilai sikap Pemkot Palopo tidak sejalan dengan kehendak dan kesepakatan masyarakat Luwu Raya dalam memperjuangkan pembentukan provinsi baru.

“Masyarakat Luwu Raya sepakat untuk lock down, justru dia (Wali Kota Palopo) memilih bagi-bagi kue (jabatan). Ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Kota Palopo tidak berpihak pada kepentingan masyarakat yang ada di Luwu Raya,” kata Yertin Ratu, saat berorasi di hadapan massa aksi, Jumat (23/1/2026).

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut semakin menguatkan keyakinannya bahwa perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya harus terus dilanjutkan tanpa menggantungkan harapan pada sikap pemerintah kota. Menurutnya, gerakan rakyat tidak boleh berhenti meski dihadapkan pada berbagai risiko.

“Karena itu pada sore hari ini perjuangan tidak akan berhenti. Apa pun risikonya, ketika kita ingin merdeka dan mendapatkan apa yang kita inginkan, maka saya mengutip sebuah kalimat dari Tan Malaka, ‘Jika kau tidak memiliki nyali, maka kau tidak layak disebut manusia’,” tegasnya.

Yertin juga menekankan identitas masyarakat Luwu Raya sebagai bangsa yang memiliki keberanian dan tekad kuat dalam memperjuangkan hak-haknya. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai pesan moral sekaligus seruan agar seluruh elemen masyarakat tetap konsisten dalam barisan perjuangan.

“Kita bangsa Luwu Raya adalah bangsa yang memiliki nyali besar. Sekali lagi, jika ada bangsa Luwu Raya yang tidak memiliki nyali, maka dia bukan manusia,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak akan berhenti pada pernyataan dukungan semata. Ia menyebut diperlukan langkah lanjutan yang terukur dan konsisten agar perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya dan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah tidak kembali terhenti seperti periode sebelumnya.

“Sebagai bentuk dukungan, kita akan mengadakan konsolidasi untuk membicarakan kelanjutan sampai apa yang Tana Luwu inginkan tercapai,” ujar Darwis saat dikonfirmasi wartawan usai menemui massa aksi di depan Istana Kedatuan Luwu.

Darwis menilai soliditas antar kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Tana Luwu menjadi faktor kunci dalam mengawal proses pemekaran. Menurutnya, komitmen yang telah disepakati bersama tidak boleh goyah karena akan merugikan perjuangan masyarakat.

“Kita tidak akan berhenti di sini. Siapa pun kepala daerah dan ketua DPRD yang keluar dari barisan ini, dia adalah pengkhianat. Ini adalah hak kita berjuang untuk Tana Luwu,” imbuhnya.