Akademisi UMB Palopo Nilai Isu Provinsi Luwu Raya Belum Menyentuh Akar Rumput

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Akademisi Universitas Megabuana Palopo, Afrianto, menilai isu pembentukan Provinsi Tanah Luwu hingga kini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di level akar rumput. Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Membaca Arah Pemekaran Provinsi Luwu Raya” yang digelar di Hypatia Coffee, Palopo.

Afrianto menyebut, wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya masih lebih banyak bergulir di level elit dan kelompok menengah, sementara masyarakat akar rumput belum sepenuhnya terkonfirmasi bahwa isu tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi seluruh masyarakat Tanah Luwu.

“Pertanyaannya hari ini, apakah isu pemekaran Provinsi Luwu Raya ini sudah benar-benar sampai ke akar rumput, atau masih berkutat di level menengah dan elit saja,” kata Afrianto dalam dialog tersebut, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, masyarakat di tingkat bawah seharusnya menjadi subjek utama dalam perjuangan pembentukan provinsi baru. Tanpa keterlibatan dan kesadaran masyarakat akar rumput, isu pemekaran berpotensi hanya menjadi agenda elitis.

Ia menjelaskan, selain masyarakat akar rumput, terdapat kelompok menengah seperti mahasiswa, akademisi, ASN, dan pegawai yang memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan rakyat dan dinamika kekuasaan.

“Mahasiswa dan akademisi itu harus menjadi penghubung. Apa yang dipersoalkan oleh masyarakat dan apa yang dibawa oleh elit harus mampu dirasionalisasikan secara akademik,” katanya.

Afrianto juga menyoroti minimnya sinergi antar komponen gerakan selama ini. Ia menilai gerakan mahasiswa, elit politik, dan masyarakat kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.

“Apakah mahasiswa sudah membangun narasi ke akar rumput? Apakah mereka bersinergi dengan kerja-kerja elit? Atau masing-masing berjalan sendiri dan masyarakat hanya menunggu hasilnya,” tambahanya.

Ia menambahkan, perjuangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya hampir selalu muncul setiap tahun, namun progresnya dinilai tidak pernah terukur secara jelas oleh publik.

Dalam kesempatan itu, Afrianto juga menekankan pentingnya peran elit politik dan ekonomi, seperti anggota DPR, kepala daerah, dan pengusaha, yang memiliki akses untuk melakukan lobi dan negosiasi ke pemerintah pusat.

“Kalau tiga komponen ini akar rumput, kelompok menengah, dan elit bergerak bersama, pembentukan Provinsi Tanah Luwu tidak harus terus menunggu secara normatif,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembentukan provinsi tidak bisa diukur hanya dari satu indikator seperti kemiskinan. Menurutnya, Tanah Luwu memiliki posisi strategis secara nasional, termasuk masuk dalam kepentingan strategis nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

“Di Luwu Timur ada proyek strategis nasional dan potensi pengembangan kawasan ekonomi khusus. Ini menunjukkan Tanah Luwu punya nilai strategis, baik dari sisi sumber daya alam maupun kepentingan nasional,” pungkasnya.