Aksi Pemekaran Luwu Raya, Jalan Trans Sulawesi di Lutra Bakal Ditutup Total

LUWU UTARA, INDEKSMEDIA.ID – Pergerakan Rakyat Luwu Raya (PRLR) mengedarkan surat pemberitahuan penutupan total akses jalan dalam rangka aksi demonstrasi pemekaran Provinsi Luwu Raya. PRLR mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan aktivitas, mencari jalur alternatif, atau menunda perjalanan yang melintasi wilayah terdampak, serta mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif demi terwujudnya Provinsi Luwu Raya.

“Blokade jalan dalam aksi ini bukanlah tindakan serampangan atau bentuk anarkisme, melainkan alat perjuangan politik rakyat yang digunakan ketika berbagai saluran formal telah berulang kali ditempuh namun tidak menghasilkan keputusan yang adil dan tegas,” kata Jenderal Lapangan Pergerakan Rakyat Luwu Raya, Tandi Bali, dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).

Penutupan jalan direncanakan berlangsung pada Senin (12/1/2026), pukul 08.00 Wita hingga 17.00 Wita. Dalam surat edaran yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Utara serta pengguna jalan umum dari perbatasan Luwu-Lutra hingga perbatasan Lutra-Lutim, massa aksi menyampaikan pemberitahuan resmi sekaligus permohonan maaf atas penutupan total akses jalan di lokasi aksi.

“Aspirasi pemekaran Provinsi Luwu Raya telah lama disuarakan melalui dialog, kajian, dan jalur politik, tetapi terus mengalami penundaan. Karena itu diperlukan tekanan nyata agar suara rakyat tidak lagi diabaikan,” katanya.

Ia menjelaskan, penutupan jalan dilakukan sebagai bentuk penghentian sementara rutinitas normal yang selama ini dinilai menutupi ketidakadilan struktural yang dirasakan masyarakat Luwu Raya.

“Jalan raya adalah ruang publik dan urat nadi aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Penutupan ini dimaksudkan agar negara dan para pengambil kebijakan berhenti sejenak dan memberi perhatian serius,” jelasnya.

Tandi juga menegaskan bahwa tujuan aksi dan blokade jalan bukan untuk menyusahkan masyarakat, melainkan mendorong lahirnya keputusan politik yang adil dan berpihak pada aspirasi rakyat.

“Ketidaknyamanan sementara ini jauh lebih kecil dibandingkan ketertinggalan struktural yang akan terus dialami masyarakat jika pemekaran Provinsi Luwu Raya terus ditunda,” imbuhnya.