Relawan Literasi Soroti Anggaran dan SDM Perpustakaan Umum Palopo

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA) Perpustakaan Nasional Indonesia, Irwan, menyoroti pengelolaan Perpustakaan Umum Kota Palopo. Ia menilai persoalan perpustakaan daerah bukan hanya soal fasilitas dan koleksi, tetapi juga menyangkut cara pandang pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola perpustakaan.

“Kalau melihat dari pengertian perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka,” ujar Irwan, Jumat (9/1/2026).

Lebih lanjut, Irwan mengatakan perpustakaan juga perlu meningkatkan fungsinya sebagai wahana peningkatan kecerdasan melalui pengembangan minat baca masyarakat.

“Perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa melalui pengembangan minat baca,” katanya.

Namun, Irwan menilai fungsi strategis tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diterjemahkan dalam kebijakan di tingkat daerah. Menurutnya, dinas perpustakaan masih sering diposisikan sebagai pelengkap, bukan sektor utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Setelah bertemu banyak pengelola perpustakaan, kondisi dan permasalahannya hampir serupa. Dinas Perpustakaan selalu dianggap sebagai dinas pelengkap saja, bukan hal yang utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.

Ia menjelaskan, cara pandang tersebut berdampak langsung pada minimnya alokasi anggaran serta pengelolaan SDM yang tidak proporsional. Bahkan, kompetensi pengelola perpustakaan kerap kali tidak menjadi pertimbangan utama dalam penempatan ASN.

“Bisa dilihat dari sisi anggaran yang sangat sedikit, dan juga pengelola secara SDM tidak sesuai proporsionalnya. Bahasa yang paling tidak enak didengar, sering disampaikan bahwa dinas perpustakaan menjadi tempat pembuangan ASN yang kalah atau tidak memiliki dukungan politik,” ungkapnya.

Terkait Perpustakaan Umum Kota Palopo, Irwan menyebut pembangunan gedung baru telah direalisasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun 2025. Meski demikian, ia menilai masih ada tantangan serius pada aspek operasional yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Khusus Perpustakaan Umum Palopo, bangunan barunya berasal dari bantuan Dana Alokasi Khusus APBN Tahun 2025. Namun, masih banyak penyesuaian, terutama biaya operasional. Khusus biaya listrik saja bisa mencapai Rp15 juta per bulan, sehingga harus ada pengajuan anggaran operasional yang jelas,” jelasnya.

Sementara itu, terkait ketersediaan dan pembaruan koleksi buku, Irwan menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan utama. Menurutnya, dukungan dari Perpustakaan Nasional terus berjalan untuk memperkuat layanan perpustakaan di daerah.

“Kalau pembaruan terkait buku-buku, sebenarnya tidak ada masalah. Penambahan pustaka terus berjalan karena selalu ada bantuan dari Perpustakaan Nasional, baik untuk perpustakaan umum daerah maupun perpustakaan desa,” tandasnya.