Pasang Badan di Eksekutif, Pengamat Sebut DPRD Palopo ‘Pecah’

PALOPO,INDEKSMEDIA.ID – Pengamat politik di Kota Palopo, ikut angkat suara terkait adanya konflik atau perpecahan di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo. Ahyar Amir, pengamat sekaligus Mantan Wartawan Senior Tanah Luwu, menilai saat ini DPRD Palopo pecah.

Diawali adanya konflik terkait insentif (reward) RT/RW dan LPMK. Menurutnya, persoalan seperti ini tidak perlu terjadi. Anggota dewan harusnya secara terbuka menyatakan dukungan terhadap RT/RW dan LPMK, terkait keterlambatan pembayaran insentif sebagai bentuk pengabaian terhadap kerja sosial masyarakat.

“Nah, kalau ada yang pasang badan untuk eksekutif, utamanya dari kubu legislatifDan kalau perlu DPRD sama-sama mendesak eksekutif agar segera mencari solusi anggaran dan tidak menjadikan persoalan administratif sebagai alasan berlarut-larut,” kata Ahyar.

Namun, lanjut dia jika ada anggota dewan yang justru cenderung (pasang badan) membela kebijakan Wali Kota, dengan alasan kehati-hatian fiskal dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, maka sikap seperti ini dinilai akan memunculkan kesan tarik-menarik kepentingan antara fungsi pengawasan DPRD dan loyalitas politik terhadap kepala daerah.

“Sekarang yang terjadi bahwa persoalan insentif RT/RW dan LPMK bukan semata soal anggaran, melainkan telah menjelma menjadi isu kepercayaan publik dan konsistensi keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat,” jelasnya.

Seraya menambahkan, di tengah kebuntuan, RT/RW dan LPMK berharap sudah jelas diatur oleh negara secara nyata, bukan hanya melalui janji, tetapi melalui pemenuhan hak yang telah lama tertunda.

“Bayangkan jika seluruh RT/RW, dan LPMK yang aktif saat ini serentak mundur, mau jadi apa Palopo kedepan. Ingat, RT/RW dan LPMK merupakan ujung tombak dari jalannya roda pemerintahan di Kota Palopo. Sehingga, hak dan kewajiban mereka harus dipenuhi,” pungkasnya.