Honor 10 Bulan Belum Cair, RT/RW di Palopo Geruduk Kantor Walikota

PALOPO,INDEKSMEDIA.ID – Forum Peduli Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Palopo, Kamis (4/12/2025).

Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan saat para demonstran saling dorong dengan anggota Satpol PP di gerbang masuk kantor walikota.

Tujuan perpanjangan tangan lurah ke Kantor Walikota Palopo sebagai bentuk protes atas belum dibayarkannya gaji RT/RW dan LPMK selama 10 bulan terakhir.

Massa yang tergabung dalam Forum Peduli LKK menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dan menuntut pembayaran insentif LKK se-Kota Palopo, yang mereka sebut sebagai perampasan hak honorarium RT/RW dan LPMK di 48 kelurahan dan 9 kecamatan di Palopo.

Pengunjuk rasa makin kecewa ketika Walikota Palopo, Naili tidak berada di kantor dan menemui para pendemo.

Asisten I Pemkot Palopo akhirnya bersedia menemui perwakilan aksi untuk menerima aspirasi mereka.

“Hari ini, kedatangan kami adalah bentuk aksi damai, menyampaikan isi hati dan aspirasi kami. Kami hadir kembali setelah aksi-aksi sebelumnya, karena Pemkot tidak memberikan hak RT/RW,” kata Jenderal Lapangan (Jendlap) Feriyanto, saat beroasi.

Feriyanto juga menyinggung janji Pemkot terkait pemberian penghargaan kepada warga yang berpartisipasi aktif dalam membantu roda pemerintahan.

“Dulu disepakati akan menggunakan Peraturan Pemkot No. 5 Tahun 2004 Pasal 2 dan 3, yang berbunyi pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif membantu roda pemerintahan di tingkat daerah. Kami sudah cukup sabar, dengan nilai penghargaan yang awalnya Rp790.000 per bulan diturunkan menjadi Rp500.000 per bulan. Seharusnya kami menerima Rp5.000.000 selama 10 bulan, tetapi sekarang diturunkan menjadi Rp3.000.000. Ini tidak adil,” tegasnya.

“Kami ingatkan kepada Pemerintah Kota Palopo bahwa RT/RW dan LPMK bukanlah orang kecil. Mereka adalah tokoh yang dituakan dan dipercaya di lingkup kelurahan. Jika ada pengkhianatan dari pemerintah, maka hanya ada satu kata. Lawan,” pungkasnya.(Andri)