Palopo Terancam ‘Miskin’, Imbas Konflik Politik Pemkot dan DPRD

PALOPO,INDEKSMEDIA.ID – Kegagalan pengesahan (ketuk palu) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2026, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, mengindikasikan adanya konflik politik serius antara eksekutif dan legislatif serta berimplikasi pada sanksi administratif dan penggunaan APBD tahun lalu.

Jika konflik yang dimaksud tidak segera diakhiri, maka dipastikan imbasnya Kota Palopo akan miskin. Sebab, tahun 2026 tidak akan ada satupun proyek yang bisa dikerjakan.

Ketegangan yang terjadi antara eksektif dan legislatif, harusnya sudah diakhiri, mengingat Kota Palopo paling terlambat dalam hal pembahasan. Salah satu penyebabnya pula karena Pilwalkot yang digelar terjadi Pungutan Suara Ulang (PSU).

“Kalau APBD-P belum diketuk berarti ketidak mampuan eksekutif menyediakan (menyiapkan) serta menyerahkan tepat waktu anggaran APBD-P ke legislatif untuk di bahas. Memang gambaran umumnya seperti itu, namun yang perlu dipikirkan dampaknya ke masyarakat Kota Palopo. Pertama, kita dipastikan tidak akan mendapatkan dana DAU dari pusat, maka tidak ada pembangunan selama setahun, yang rugi siapa, ya kita masyarakat Palopo,” kata Pakar Politik Kota Palopo, Bakri Tahir, yang dimintai tanggapannya soal APBD-P Palopo belum ketuk palu, Senin (01/12/2025).

Melihat waktu yang sudah makin mepet, sambung pria yang pernah dikader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, masih menyimpan optimis jika APBD-P TA 2026 masih bisa diketuk (disahkan).
Namun, dia selaku mantan anggota DPRD Palopo, kembali mengingatkan eksekutif dan legislatif untuk kiranya duduk bersama menyelesaikan tugas tersebut demi masyarakat dan Kota Palopo kedepan.

“Tapi saya rasa APBD-P ini bisa selesai dalam bulan Desember ini, mudah-mudahan eksekutif dan legislatif bisa kerja rodi di dalam membahas APBD dan mensahkan tepat waktu. Kita doakan bersama,” ucap pria yang tak pernah lepas dari kaca mata ini.