LPM Graffity Gelar Talkshow Jurnalistik, Bahas Media Literacy dan Moderasi Beragama

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Talkshow Jurnalistik bertema “Media Literacy: Jurnalisme dan Moderasi Beragama” yang digelar LPM Graffity UIN Palopo menghadirkan Trainer Moderasi Beragama sekaligus Ketua PW GP Ansor Sulawesi Selatan, H. Rusdi Idrus. Dalam sesi diskusinya, Rusdi menegaskan bahwa media memiliki peran vital dalam menjaga harmoni keberagaman, terutama di tengah derasnya informasi di era digital.

“Prinsip dasar moderasi beragama dengan kata kunci salah satunya adalah kemanusiaan. Manusia ini harus diperlakukan sama karena Tuhan saja memuliakan manusia. Tapi banyak dari kita tidak memanusiakan manusia. Narasi-narasi bagi media yang perlu dikonsep dalam moderasi beragama adalah merangkul semua secara berimbang,” ucapnya, Sabtu (29/11/2025).

Ia kemudian menjelaskan bagaimana perbedaan keyakinan dapat menjadi ruang dialog yang sehat, namun juga dapat berubah menjadi sumber konflik jika diseret ke arah polarisasi. Rusdi menegaskan bahwa sering kali persoalan keberagaman bukan muncul dari perbedaan itu sendiri, melainkan dari pihak-pihak yang sengaja memanfaatkannya demi kepentingan tertentu.

“Kalau pola perbedaan beragama itu dipolarisasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu bisa melahirkan konflik,” tegasnya.

Selanjutnya, Rusdi menyoroti tantangan besar yang dihadapi media saat ini, yaitu derasnya arus informasi yang bercampur antara fakta dan hoax. Ia menyebut bahwa kondisi media sosial yang sangat bebas membuat masyarakat kesulitan membedakan informasi yang kredibel. Di sinilah menurutnya media berkualitas diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

“Media harus bisa membangun kepercayaan publik. Hari ini banyak berita hoax yang tidak bisa kita hindari karena hampir semua orang memiliki yang namanya media sosial. Karena itu modal kepercayaan itu penting kemudian perkuat harmonisasi kehidupan,” jelas Rusdi.

Ia menekankan bagaimana sebuah berita bahkan dari judulnya saja dapat langsung membentuk persepsi publik. Ia mengingatkan bahwa banyak kesalahpahaman di masyarakat terjadi karena konsumsi informasi yang tidak jelas sumbernya, sehingga media harus lebih hati-hati dalam menentukan sudut pandang pemberitaan.

“Media memiliki peran yang bisa memperbaiki persepsi publik. Dari judul berita saja kalau kita tidak jeli, itu bisa bikin orang salah persepsi. Kalau orang tidak mengetahui sumbernya dari mana, ini bisa berbahaya,” tuturnya.

Rusdi kembali menegaskan perlunya narasi-narasi yang inklusif dalam pemberitaan. Ia menyebut bahwa media dapat menjadi ruang aman bagi dialog keagamaan agar semua kelompok merasa dihargai. Dengan demikian, keberagaman bukan hanya dirayakan, tetapi juga dijaga melalui praktik jurnalistik yang adil dan humanis.

“Keberagaman dapat dirawat dengan narasi inklusif. Menyebarkan pemahaman agama yang humanis, tidak tendensius, dan berimbang. Jurnalisme sebagai jembatan untuk berdialog terutama dalam konteks lintas iman, sehingga komunitas agama bisa merasa pemahamannya itu bisa disampaikan, tidak lantas mengangkat yang satu dan menginjak yang lain,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama Koran SeruYa, Chaerul Baderu, menyampaikan bahwa moderasi beragama bukan hanya konsep keagamaan, tetapi juga menjadi fondasi etika yang harus melekat dalam ruang redaksi. Ia melihat bahwa kerja jurnalistik dan nilai moderasi beragama memiliki tujuan yang sama: menjaga kemanusiaan dan mencegah kesalahpahaman.

“Jurnalistik dan moderasi beragama ini tidak bisa dipisahkan. Karena kalau sampai dipisahkan akan melahirkan persepsi yang keliru,” ujarnya.

Chaerul kemudian berbicara tentang pentingnya etika sebagai identitas dasar seorang jurnalis. Ia menegaskan bahwa profesionalitas tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menulis, tetapi oleh kemampuan menjaga nilai dan tanggung jawab sosial. Hal itu selalu ia tekankan kepada para wartawan di medianya.

“Ini hal-hal yang selalu saya sampaikan kepada wartawan saya, yang paling utama itu adalah etika,” tegasnya.

Ia juga membagikan pengalaman personalnya saat bertugas di daerah konflik. Menurutnya, situasi seperti itu menjadi ujian paling nyata bagi jurnalis untuk menunjukkan komitmen kebangsaan. Di lapangan, ia pernah mengalami bagaimana setiap berita harus melalui pemeriksaan ketat demi menjaga stabilitas nasional.

“Komitmen kebangsaan ini harus kita jaga. Saya pernah tugas di Timor-Timor, di situlah jurnalistik diuji komitmen kebangsaan kita. Saya ditugaskan dari media saya, semua berita yang mau kita terbitkan itu diperiksa TNI. Di sinilah jurnalis mengedepankan itu,” ungkapnya.

Chaerul menyoroti bahaya praktik jurnalistik yang mengabaikan etika, terutama di era media sosial yang membuat siapa saja bisa membuat dan menyebarkan berita. Kondisi ini, menurutnya, memperbesar risiko munculnya informasi tidak akurat yang hanya mengejar sensasi demi klik.

“Kemudian etika dalam menulis berita. Ketika jurnalis tidak mengedepankan etika, pasti sembarang dia beritakan hanya untuk mengejar pembaca. Era media sosial ini ngeri, karena semua orang sekarang ini bisa jadi jurnalis,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa jurnalis harus lebih mendahulukan etika sebelum mempertimbangkan aspek emosional atau kepentingan pembaca. Tidak semua hal layak diberitakan, dan kemampuan memilah itulah yang membedakan jurnalis profesional dari pembuat konten biasa.

“Yang terpenting lagi, bagaimana jurnalis itu lebih dahulukan etika baru ke rasa. Tidak semua berita itu harus diberitakan, kita harus pakai rasa dan etika. Jadi saya garis bawahi itu, jurnalistik dan MB itu tidak bisa dipisahkan karena mengedepankan kemanusiaan dan toleransi,” pungkasnya.