Haidir Basir Sentil Pemerintahan Naili, Palopo Kehilangan Kompas Pembangunan

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palopo, Haidir Basir, melontarkan kritik tajam terhadap arah pemerintahan Kota Palopo di bawah kepemimpinan Wali Kota Hj. Naili Trisal. Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Haidir menilai pemerintahan saat ini berjalan tanpa arah karena hingga kini belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Absennya RPJMD kata dia, menandakan hilangnya kompas pembangunan dan lemahnya kepemimpinan daerah. Ia menyebut, dokumen RPJMD bukan sekadar formalitas administratif, tetapi kompas moral dan strategis bagi kebijakan lima tahunan sebuah daerah.

“Pertanyaan ‘Quo vadis Palopo tanpa RPJMD?’ bukan sekadar retorika. Ia adalah panggilan nurani yang menggugat arah perjalanan pemerintahan kota yang kini berjalan tanpa peta pembangunan jangka menengah,” tulis Haidir Basir dalam unggahannya, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa ketiadaan RPJMD menggambarkan pemerintah yang kehilangan arah dan perencanaan. Akibatnya, kata dia, kebijakan berjalan reaktif dan anggaran tidak berpijak pada prioritas pembangunan yang jelas.

“Tanpa RPJMD, Palopo ibarat kapal berlayar tanpa nakhoda. Ombak kebijakan berjalan reaktif, anggaran mengapung tanpa arah, dan rakyat hanya menjadi penumpang dalam pelayaran yang tak tahu ke mana tujuannya,” tambahnya.

Haidir juga menyinggung tanggung jawab hukum dan moral kepala daerah dalam penyusunan RPJMD. Ia menekankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mewajibkan penyusunan RPJMD maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

“Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap ada atau tidaknya RPJMD. Tanpa dokumen itu, visi dan misi kepala daerah hanya menjadi kata tanpa pijakan hukum dan arah kebijakan,” tegasnya.

Selain eksekutif, Haidir turut menyoroti DPRD Palopo yang dianggap ikut lalai menjalankan fungsi pengawasan. Ia menilai, lembaga legislatif seharusnya menolak pembahasan APBD sebelum RPJMD ditetapkan.

“Bila DPRD tetap menyetujui APBD tanpa dasar RPJMD, maka hal itu menjadi pembiaran kolektif atas pelanggaran tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Haidir menyebut absennya RPJMD sebagai tanda hilangnya arah kepemimpinan. Ia mengingatkan agar pemerintah segera menegakkan kembali kompas pembangunan agar kepercayaan rakyat tidak hilang.

“Kepemimpinan tanpa RPJMD adalah kepemimpinan tanpa arah. Ia mengkhianati prinsip akuntabilitas dan amanah rakyat yang telah memberi mandat melalui pemilihan umum,” tutupnya.