Dari Medsos ke Jalanan: Gen Z Dan Milenial Rebut Demokrasi

OPINI, INDEKSMEDIA.ID – Di era digital, demokrasi tidak lagi hanya hidup di ruang sidang parlemen atau panggung politik. Demokrasi kini juga bergeliat di layar ponsel: diunggah lewat cuitan, reels, hingga konten kreatif yang viral. Namun, apa yang bermula di media sosial kerap berlanjut ke jalanan: aksi nyata, protes, dan mobilisasi. Fenomena ini semakin terasa ketika Gen Z dan milenial mengambil alih ruang perjuangan demokrasi. Mereka bukan sekadar penonton, melainkan aktor yang berani menantang kemapanan.

Indonesia hari ini berada pada titik krusial. Demokrasi yang dibanggakan sejak Reformasi 1998 menghadapi ancaman serius: praktik korupsi yang tak kunjung sirna, kesenjangan sosial yang makin menganga, hingga gaya hidup mewah pejabat yang memamerkan barang branded dan liburan eksklusif, kontras dengan rakyat yang berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Ibu rumah tangga mengatur uang belanja agar cukup, petani kesulitan pupuk terjangkau, sementara pejabat justru berpesta pora.

Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan per Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen. Angka terendah dalam dua dekade terakhir. Namun, laporan Bank Dunia menggunakan standar garis kemiskinan internasional (US$6,85 PPP per hari) menyebut 60,3% penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Perbedaan data ini menimbulkan skeptisisme: sejauh mana definisi “kemiskinan” sesuai dengan kenyataan rakyat?

UU Perampasan Aset yang akan disahkan seharusnya bisa menjadi instrumen kuat untuk memutus rantai korupsi. Tetapi publik masih ragu. Sejarah menunjukkan betapa sering aturan bagus berhenti sebagai teks di atas kertas. Pertanyaan krusialnya: beranikah pemerintah benar-benar menindak pejabat yang menumpuk kekayaan secara tidak wajar, dari pusat hingga desa? Korupsi bukan hanya persoalan menteri atau anggota DPR, melainkan juga bupati, wali kota, bahkan kepala desa.

Generasi muda tidak tinggal diam. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka turun tangan mengawal isu-isu besar: dari protes UU Cipta Kerja, RKUHP, hingga pelemahan KPK. Kini, ketika publik menyoroti RUU Perampasan Aset, suara Gen Z dan milenial kembali menggema. Media sosial mereka jadikan “alat perang wacana,” membongkar kemewahan pejabat, membandingkannya dengan penderitaan rakyat, lalu memviralkannya hingga masuk agenda nasional. Kemarahan pun menjelma api yang membakar keheningan.

Kekuatan generasi muda terletak pada kombinasi unik: kreativitas digital dan keberanian aksi. Mereka piawai membuat meme, video satir, hingga kampanye daring yang menyentil nurani, namun juga tak segan turun ke jalan ketika suara online tak cukup mengguncang. Dari medsos ke jalanan, mereka menegaskan satu hal: demokrasi bukan milik elit, melainkan milik rakyat.

Dalam konteks ini, kutipan Nelson Mandela relevan: “As long as many of our people still live in utter poverty… no one should rest and wallow in the joy of freedom.” Demokrasi bukan sekadar pesta lima tahunan, melainkan keberanian mengoreksi ketimpangan yang lahir dari kekuasaan. Apa artinya punya kebebasan jika banyak orang masih tercekik kemiskinan dan kesenjangan?

Plato pernah mengingatkan, “The price of apathy towards public affairs is to be ruled by evil men.” Artinya, harga dari sikap masa bodoh terhadap urusan publik adalah diperintah oleh orang-orang jahat. Kutipan ini terasa hidup hari ini: ketika warga muda apatis, kekuasaan mudah dikuasai segelintir orang. Beruntung, Gen Z dan milenial sedang melawan apatisme itu.

Realitas di daerah menunjukkan rapuhnya demokrasi: kepala desa menyalahgunakan dana desa, wali kota hidup bak selebritas sementara warganya terjebak pengangguran. Suara rakyat dibeli dengan politik uang, lalu diabaikan setelah kursi kekuasaan diraih. Tetapi harapan tidak padam. Generasi muda yang kritis justru menjadi “penjaga gerbang” demokrasi. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil.

Sejarah mengajarkan, setiap generasi memiliki panggilannya. Bung Karno pernah berkata, “Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” Kalimat itu kini menemukan momentum di tangan Gen Z dan milenial. Mereka bukan sepuluh orang, melainkan jutaan jiwa melek teknologi, peduli isu publik, dan siap menegakkan demokrasi dengan cara mereka sendiri.

Kini, tugas kita adalah mendukung keberanian itu. Pemerintah seharusnya melihat kritik sebagai vitamin, bukan ancaman. Demokrasi yang sehat hanya mungkin lahir ketika ada ruang terbuka bagi rakyat untuk bersuara, bukan ketika kritik dibungkam. Dari medsos ke jalanan, dari meme ke aksi, generasi muda sedang menulis bab baru perjalanan demokrasi Indonesia. Demokrasi bukanlah hadiah yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang harus terus direbut dan dijaga. Pertanyaannya kini, apakah elit mau mendengar suara itu, atau justru memilih menutup telinga? Dan yang tak kalah penting: beranikah Gen Z dan milenial menjaga bara itu tetap menyala hingga api demokrasi benar-benar menerangi negeri?

Penulis : Fahrul Rizal (Dosen Linguistik STIKES Luwu Raya Palopo)