Polemik APBD-P 2025, Pemkot Palopo Pilih Klarifikasi Terlebih Dahulu ke DPRD

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 di Kota Palopo masih berlanjut. Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo akan lebih dulu berkoordinasi dengan DPRD terkait persoalan yang memicu penolakan tanda tangan pimpinan dewan.

Sekretaris Daerah Palopo, Firmanzah DP, menjelaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru menanggapi secara sepihak. Menurutnya, penting bagi eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk memperjelas polemik tersebut.

“Kami mau bicara dulu dengan DPRD nah, yang mana dia maksud,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).

Firmanzah menambahkan, komunikasi intensif menjadi kunci untuk meredam polemik yang berkembang. Ia menekankan bahwa klarifikasi bersama akan membuat semua pihak memahami duduk persoalan.

“Iye, kita komunikasikan dulu yang mana dimaksud supaya lebih jelas yah,” lanjutnya.

Sementara itu, dari sisi DPRD, Ketua Darwis menyebut bahwa inti masalah terletak pada perubahan rancangan APBD-P setelah melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) dan paripurna. Menurutnya, setiap perubahan seharusnya dibicarakan kembali secara resmi agar tidak menimbulkan polemik baru.

“Seharusnya kalau memang mau diubah, harus ada persetujuan, paling tidak persuratan ke DPRD untuk dibahas di forum Banggar,” kata Darwis, Senin (15/9/2025).

Darwis juga menegaskan bahwa bukan hanya soal mekanisme, tetapi isi rancangan APBD-P itu sendiri yang bermasalah. Ia menemukan sejumlah program wajib atau mandatori yang seharusnya dipertahankan justru hilang, bahkan diganti dengan kegiatan lain.

“Ada beberapa program yang sifatnya mandatori yang hilang dan diganti dengan program lain. Terus adanya kegiatan baru yang masuk ke dalam anggaran perubahan itu, ada beberapa kegiatan baru tanpa sepengetahuan kami di sini,” ungkapnya.

Selain itu, Darwis menyoroti risiko keuangan daerah jika kegiatan baru yang ditambahkan tidak jelas sumber pendanaannya. Ia mengingatkan agar Pemkot berhati-hati supaya tidak muncul beban utang baru.

“Kami tidak ingin ada kegiatan baru yang tidak tahu sumber dananya dari mana, kemudian mau dibayarkan nanti. Kami tidak ingin ada lagi utang belanja,” tandasnya.