Warga Keluhkan Tarif Parkir dan Obat di RSUD Palopo, Aris Munandar Desak Evaluasi MoU dan Layanan

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Palopo, di Kecamatan Bara diwarnai keluhan warga terkait mahalnya tarif parkir dan minimnya ketersediaan obat di RSUD Sawerigading Palopo.

Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar, mendesak pihak rumah sakit untuk mengevaluasi Mou kerja sama parkir RSUD dengan pihak ketiga dan membenahi sistem layanan obat yang dinilai menyulitkan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Aris Munandar menyampaikan keprihatinannya, dia menilai sistem parkir per jam sangat tidak berpihak pada masyarakat, terlebih dalam kondisi pelayanan kesehatan.

“Saya sangat menyayangkan tarif parkir yang diberlakukan per jam ini, karena jelas memberatkan masyarakat. Saya minta pihak RSUD meninjau kembali kerja sama tersebut,” ujarnya kepada Indeksmedia, Selasa (15/7/2025).

Selain itu, dia juga mengkritik nominal kerja sama atau MoU antara RSUD dan pihak rekanan parkir, menurutnya kontrak tersebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan beban yang ditanggung warga.

“Nilai MoU-nya kecil, tapi masyarakat dibebani dengan tarif yang tinggi. Ini tidak adil dan perlu segera dikaji ulang,” tegasnya.

Baca Juga: Aris Munandar Pastikan Jalan Menuju TPU Masuk APBD 2025, Siap Dikerja Tahun Ini

Aris juga menyayangkan tidak adanya kehadiran perwakilan dari unsur direktur atau pejabat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sawerigading dalam agenda reses.

Padahal menurut Aris, setiap kali agenda reses dilaksanankan selalu muncul keluhan seputar pelayanan RSUD Sawerigading.

“Beberapa kali reses, tidak pernah ada perwakilan dari pihak direktur atau pejabat BLUD yang hadir. Padahal keluhan warga terkait layanan RS sangat banyak dan butuh respons langsung,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Aris juga menyoroti persoalan ketersediaan obat yang masih sering dikeluhkan warga pasien. Kata dia, warga kerap kali diarahkan untuk membeli obat di luar rumah sakit dengan sistem reimburse (pergantian biaya), yang justru memberatkan.

“Stok obat sering tidak tersedia. Pasien harus tebus di luar pakai uang sendiri dulu, lalu klaim. Ini tidak efisien dan membuat masyarakat merasa dirugikan,” tutupnya.