Mahassiwa Unanda Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Polres dan Kejari Palopo, Soroti Kasus Kekerasan Seksual

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Andi Djemme, Palopo memberi nilai rapor merah untuk penegakan supermasi hukum di wilayah hukum Polres Palapo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo.

Aksi pemberian nilai rapor merah itu dilakukan saat puluhan massa mahasiswa BEM FH Unanda menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Rabu (20/12/2023).

“Selama kepemimpinan Kapolres dan Kajari (Palopo) hari ini, telah terjadi kemerosotan mutlak dari upaya supremasi hukum. Bagaimana tidak, dgn indikator bahwa setelah keduanya menjabat belum ada kasus besar seperti kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa yang tuntas, “ ujar Koordinator Lapangan Aksi, Viki Guevara.

Viki mengatakan kinerja penegakan hukum oleh Polres Palopo dan Kejari Palopo telah mengalami kemerosotan sehingga patut memberinya nilai merah untuk penilaian supermasi hukum.

“Jika dikonversikan menjadi nilai, kami memberikan rapor merah, silahkan remedial (mengulang) untuk Kapolres Palopo dan Kepala Kejaksaan Palopo terpaksa tinggal kelas, “ tegas Viki dalam orasinya.

Lanjut dia, beberapa isu korupsi yang tengah menjadi buah bibir tiap hari oleh masyarakat Palopo bahkan terjadi kegaduhan di sosial media, justru membuat kasus tersebut tidak jelas  dari mekanisme penyelesaian perkara-perkara tersebut.

“Mulai dari kasus dugaan SPPD fiktif yang melibatkan anggota legislatif Kota Palopo, yang mulai bergulir tahun 2020 lalu. Soal pengadaan mobil sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palopo dan masih banyak yang lainnya, “ teriaknya.

Sementara orator lainnya, yang merupakan Jenderal Lapangan Aksi Demo ini, Reza, meyoroti sejumlah kasus-kasus yang mendek di tangan Polres dan Kejaksaan Palapo. Seperti kasus kekerasan seksual yang menghebohkan kota tersebut yang diakhiri dengan Restorative justice (RJ) atau berdamai.

“Bukan hanya perkara-perkara khsusus atau kejahatan luar biasa seperti korupsi, perkara umum pun terlihat out of track, seperti penyelesaian kasus kekerasan seksual yang baru-baru ini cukup mengundang pertanyaan bagi kita semua, dengan di RJ nya perkara tersebut, “ ucapnya.

Raza pun meminta agar terjadi mutasi besar-besaran di Polres dan Kasat Reskrim Polres Palopo dicopot.

“Sehingga kami meminta rotasi jabatan di tubuh institusi Polres kota palopo adalah sebuah urgensi kebutuhan, copot Kasat Reskrim Palopo, “ teriaknya lantang.

Dalam aksi itu, para peserta aksi terlihat menyadera satu mobil truk kontainer dan berdiri di atasnya sambil perlihatkan atribut, poster dan poster tuntutan yang bertuliskan kedaulatan hukum, selamatkan demokrasi, Polres Palopo remedial, Kejari Palopo tidak naik kelas.

Mereka juga membawa keranda jenazah yang di penutupnya diberi tulisan “Koruptor”

Selan itu, mengecam keras praktik nepotisme di Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman yang diketahui merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo. Dia salah satu hakim yang memutus perihal batas usia pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden yang pada akhirnya meloloskan anak presiden menjadi kandidat cawapres.

Para mahasiswa inipun menyatakan akan melakukan aksi demonstrasi susulan pada Kamis (21/12) besok hari.