PSU dan Etika Bisnis: Demokrasi Diuji, Moralitas Usaha Dipertaruhkan

Oleh : Muh Fadhli Febrian A,SM.MM

(Dosen Etika Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andi Djemma)

PEMILIHAN Suara Ulang (PSU) di Kota Palopo bukan hanya urusan bilik suara. Di balik hiruk-pikuk demokrasi, ada sektor yang diam-diam menanggung dampaknya: UMKM, Usaha Lokal. Ketika politik gaduh, ekonomi rakyat terguncang. Dan dalam situasi seperti ini, etika bisnis menjadi ujian: siapa yang benar-benar peduli pada keberlanjutan, dan siapa yang hanya mencari panggung? Pemilihan Suara Ulang (PSU) membawa implikasi mendalam bagi sektor ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan jumlah mencapai 15.759 unit (Dinas Koperasi dan UMK Kota Palopo) terlalu sederhana untuk memaknai PSU hanya sebagai dinamika politik tetapi harus dipandang sebagai refleksi dari etika dan tanggung jawab sosial para elite terhadap ekonomi rakyat. riuhnya PSU, politik lokal berseliweran hingga di media sosial diam-diam dapat terdampak pada dunia usaha. PSU seharusnya menjadi panggung perbaikan demokrasi bukan justru merusak nilai-nilai etika bisnis yang selama ini dibangun oleh pelaku ekonomi lokal. Lalu, di mana posisi moralitas dalam relasi antara politik dan bisnis?

UMKM di Kota Palopo bukan sekadar pedagang kecil, mereka adalah penyangga ekonomi kota. Mereka hadir di pasar tradisional, di pinggir jalan, hingga jaringan daring. Namun, PSU dapat membawa ketidakpastian bukan hanya siapa yang akan terpilih, tetapi juga bagaimana nasib kebijakan ekonomi ke depan. Selama proses PSU yang berlarut, pelaku UMKM bisa saja menghadapi tekanan: mulai dari penurunan daya beli karena masyarakat menahan belanja, gangguan distribusi akibat pengalihan fokus aparat keamanan, hingga berkurangnya pengunjung di pusat-pusat ekonomi karena ketegangan politik. Dampaknya bukan hitungan persen, tapi bisa berarti hidup dan mati usaha kecil. Banyak pelaku usaha besar yang justru memanfaatkan situasi PSU untuk meraih keuntungan politik. Ada yang ikut mendanai kampanye, menyuplai logistik, atau mendukung satu calon demi kepentingan bisnis pribadi. Ini adalah praktik yang merusak etika bisnis dan keadilan pasar.

Etika bisnis pada dasarnya berbicara tentang tanggung jawab, kejujuran, dan keberpihakan pada kebaikan bersama. Ketika proses demokrasi seperti PSU berlangsung, maka etika bisnis diuji: apakah para pelaku usaha, baik besar maupun kecil, mampu menjaga integritas dan tidak terjebak dalam praktik yang merusak kepercayaan publik? PSU telah menciptakan atmosfer sosial-politik yang memanas. Hal ini berdampak pada stabilitas usaha, terutama di sektor mikro dan informal. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah praktek bisnis yang mulai dikaburkan oleh kepentingan politik.

Ada toko yang hanya melayani “pendukung tertentu”, ada kontraktor yang mendadak aktif di panggung politik, bahkan ada pengusaha yang “berinvestasi” pada kandidat dengan harapan proyek di masa depan. Ini semua adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam kerangka Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Governance, seharusnya setiap pelaku usaha menjunjung netralitas dan menjauhi praktik transaksional-politik yang bisa merusak iklim usaha jangka panjang (UN Global Compact, 2021).

Etika bisnis tidak berhenti di ruang rapat atau laporan keuangan. Ia hidup di warung kopi, di pasar tradisional, di tempat layanan jasa, dan dalam cara pengusaha bersikap terhadap pelanggan dari berbagai latar belakang. Ketika pelaku bisnis mulai berpihak secara politik secara eksploitatif, maka yang dirusak bukan hanya relasi ekonomi, tetapi juga modal sosial yang menjadi dasar keberlangsungan bisnis lokal.

Lebih ironis lagi, dalam situasi menghadapi PSU, pengusaha-pengusaha besar sering memanfaatkan kekacauan politik untuk memperluas pengaruh dengan membiayai salah satu kubu lalu menagih “balas jasa” dalam bentuk proyek atau regulasi yang menguntungkan mereka. Ini bentuk etika oportunistik yang secara terang-terangan bertentangan dengan semangat keadilan ekonomi dan demokrasi.

PSU merupakan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam proses demokrasi. Tapi itu hanya mungkin terjadi jika semua pihak menjaga integritas, termasuk pelaku bisnis. Dunia usaha di Kota Palopo tidak boleh terseret arus pragmatisme politik yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat luas. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh etika bisnis John Hooker (Carnegie Mellon University), “Etika bukanlah penghalang kesuksesan, melainkan jaminan keberlanjutan.” Maka, jika pelaku bisnis ingin usahanya bertahan, maka integritas harus tetap dijaga, even when the politics get messy.

Mari kita jaga etika bisnis di Kota Palopo agar demokrasi tidak menjadi bencana ekonomi. PSU boleh panas, tapi dunia usaha harus tetap adem, jujur, dan bertanggung jawab. Jika demokrasi adalah panggung kebebasan memilih, maka dunia usaha juga harus memilih: menjadi bagian dari solusi atau justru memperparah konflik. Sudah saatnya pelaku usaha di Palopo menunjukkan kelasnya dengan menjunjung netralitas, mendukung perdamaian, dan tidak terlibat dalam praktik politik uang. Ketika demokrasi diuji, moralitas usaha ikut dipertaruhkan. Dan sejarah akan mencatat: siapa yang berdiri menjaga integritas, dan siapa yang memilih menjualnya. Pelaku usaha harusnya menagih keberlanjutan dan kondusifitas iklim usaha dari pelaku demokrasi yang egoistik mempertaruhkan elektabiltas namun abai pada Iklim usaha yang menghidupi puluhan ribu manusia di Kota Palopo. Terakhir, kita dapat menguji integritas para elite politik dengan menyelam kedalam rencana pikirannya. Kahlil Gibran mengatakan We choose our Joys and sorrows long before we experience them. Jauh sebelum sesuatu dipraktikkan, selalu didahulu oleh pemikiran untuk melakukannya.

Referensi :

Institute of Business Ethics. (2022). Political Engagement and Business Integrity.

World Economic Forum. (2023). Trust in the Age of Uncertainty.

United Nations Global Compact. (2021). Responsible Political Engagement for Sustainable Business.

Palopo pos