“Gaspa Bukan Milik Pribadi”, Kebijakan Disdikpora Palopo Disorot

PALOPO,INDEKSMEDIA.ID – Publik saat ini resah dengan kebijakan yang akhir-akhir ini dikeluarkan para pejabat yang ada di Kota Palopo.

Pemberlakuan sistem kerja yang dikeluarkan Walikota terkesan tak pro kepada masyarakat menular ke beberapa pimpinan OPD.

Salah satunya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Itu terkait sistem peruntukan lapangan kebanggaan masyarakat Kota Palopo tersebut.

Sejak selesai disulap menjadi lapangan bertaraf nasional dengan rumput sintetis, muncul beberapa oknum yang ingin menguasai bahkan berkuasa dalam penggunaannya.

Disdikpora sendiri dianggap kebijakan yang dikeluarkan mengenai pemakaian lapangan tersebut dianggap terlalu semena-mena tanpa sebelumnya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Wah, lapangan sepak bola itu peruntukannya untuk umum, siapapun boleh pakai. Nah, supaya tidak terjadi tabrakan dalam pemakaiannya, maka Disdikpora harus melakukan pertemuan atau sosialisasi melibatkan pihak-pihak terkait perihal membahas atau menentukan jadwal apa-apa saja yang harus diberlakukan dalam penggunaan lapangan tersebut. Kalau toh langsung diputuskan begitu saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya maka ini sama halnya Gaspa ini seperti milik pribadi,” kata Aktivis Kontrol Sosial Sulsel, Alfin kepada Indeksmedia via WhastApp, Jumat (03/04/2026).

Sementara itu, salah satu manajemen Sekolah Sepak Bola (SSB) Palopo United, Muhajir angkat bicara. Terkait polemik pembagian jadwal penggunaan Lapangan Gaspa Palopo dinilai sangat tidak profesional.

Muhajir, selaku pengurus SSB Palopo United, menilai bahwa cara kerja pihak pengelola dalam hal ini Disdikpora Kota Palopo terkesan terburu-buru mengeluarkan jadwal.

Menurut dia seharusnya draf jadwal tidak bisa serta merta dipatenkan begitu saja. Sebelum ditetapkan, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu minimal satu minggu kepada seluruh pengguna lapangan.

Tujuannya agar ada ruang untuk koreksi, masukan, dan diskusi jika terjadi tumpang tindih.

“Kami anggap ini miskomunikasi dengan sistem yang dipakai kemarin. Jadwal keluar tiba-tiba, langsung dipaksakan berjalan. Padahal sebelumnya sudah ada penyampaian lisan dengan Pak Kadis, bahwa pembahasan jadwal akan dilakukan setelah lebaran dengan melibatkan semua pihak,” tegas pria yang akrab dipanggil Hajir.

Hajir juga menyesalkan kurangnya komunikasi yang dilakukan Disdikpora. Padahal, untuk menyusun jadwal yang adil, pihaknya seharusnya mengundang stakeholder terkait seperti KONI, PSSI dan KODIM sebagai tuan rumah.

“Anak-anak yang biasa main dan latihan di sana justru tidak tahu-menahu. Ini kan aneh, yang mengatur tidak tahu kondisi lapangan, yang tahu kondisi justru tidak diajak bicara,” ucapnya.

Menurutnya miskomunikasi. Salah satunya dialami oleh SSB Palopo United yang jadwal latihannya hari Kamis berbenturan dengan klub Kodim.

“Ya mau tidak mau kami ini harus mengalah demi kebaikan bersama, namun hal ini tentu sangat merugikan,”tambahnya.

Hajir meminta agar Disdikpora Palopo segera bertindak tegas. Jadwal yang sudah keluar dianggap belum final dan harus diperbaiki.

“Kami minta Disdikpora segera mengklarifikasi dan mengundang semua pihak untuk duduk bersama. Selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Jangan karena prosedur yang salah, justru merusak suasana dan menghambat proses latihan anak-anak,” tandasnya.(Andri)