Kapolres Dinilai Gagal Tangani Konflik Sosial di Palopo

PALOPO,INDEKSMEDIA.ID – Aksi tawuran antar pemuda di Kota Palopo, belum juga berakhir. Perdamaian antar kedua bela pihak, sepertinya hanya seremonial belaka. Buktinya, tawuran di beberapa titik wilayah hukum Polres Palopo, sampai detik ini masih terus berlangsung.

Hal ini pun menjadi perhatian serius publik. Bahkan, Kapolres Palopo, dinilai gagal memberikan pelayanan di sektor khamtibmas kepada masyarakat Kota Palopo.

Betapa tidak, insiden terbaru terjadi pada akhir Maret 2026 yang melibatkan kelompok pemuda dari wilayah Palangiran, Kelurahan Batu Walenrang, dengan kelompok pemuda dari Km 08, Kelurahan Buntu Datu. Bentrokan tersebut bahkan terjadi di ruas Jalan Trans Sulawesi dan sempat mengganggu arus lalu lintas.

Sebelumnya, kedua belah pihak telah menempuh jalur perdamaian yang difasilitasi pihak-pihak terkait dari dua kubu melibatkan jajaran Polres Palopo.

Dalam peristiwa tersebut, kedua kelompok saling serang menggunakan batu, busur panah, hingga senjata rakitan jenis papporo yang memicu ketegangan di tengah masyarakat.

Tak hanya itu, rangkaian konflik serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Kelurahan Pentojangan. Dalam salah satu insiden, seorang anggota kepolisian bahkan mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu saat berupaya membubarkan tawuran. Hal ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik tidak hanya mengancam masyarakat sipil, tetapi juga aparat penegak hukum.

Aktivis Palopo, Fery, menyayangkan kondisi tersebut yang dinilai bertolak belakang dengan jargon “Palopo Idaman” yang terus digaungkan. Ia menilai konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan tanpa penyelesaian tuntas berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih besar.

“Ini bukan sekadar tawuran biasa, tetapi sudah menjadi konflik sosial yang berulang. Jika tidak ditangani serius, bisa memicu korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, hingga konflik berkepanjangan antar wilayah. Kalau persoalan ini terus berlangsung, maka sudah saatnya dilakukan penyegaran di internal Polres Palopo, kata lainnya evaluasi,” tegasnya.

Fery menilai, fenomena ini juga mencederai nilai-nilai budaya Luwu yang menjunjung tinggi prinsip sipakatau (saling memanusiakan), sipakalebbi (saling menghargai), dan sipakainge (saling mengingatkan).

“Budaya Luwu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Tawuran yang terus terjadi hari ini menunjukkan adanya krisis kesadaran sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa konflik antar kelompok pemuda di wilayah Telluwanua diduga dipicu oleh persoalan lama yang belum terselesaikan, sehingga mudah kembali tersulut oleh hal-hal kecil.

Dalam hal ini, Fery menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah memberikan masukan kepada berbagai pihak agar segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus lintas sektor untuk menangani konflik secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Palopo.

Ia juga mendorong pendekatan preventif melalui pelibatan aktif pemuda, seperti program seminar kelurahan sadar hukum, forum dialog antarwarga, serta kegiatan positif lainnya guna meredam potensi konflik dari akar.

Di sisi lain, ia mengkritisi sistem operasi pengamanan yang dijalankan oleh Polres Palopo. Menurutnya, pos pengamanan (posko PAM) yang dibentuk di titik rawan masih kekurangan personel dan belum maksimal dalam mencegah bentrokan berulang.

“Kami melihat sistem pengamanan perlu diperkuat. Personel harus ditambah, pola penjagaan harus lebih terukur dan responsif. Jangan hanya bersifat reaktif setelah kejadian,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi anggaran kepolisian, termasuk pemanfaatan fasilitas dan inventaris yang tersedia, serta dukungan penuh terhadap anggota di lapangan.

Sebagai penguatan, Fery secara tegas mendorong agar pimpinan kepolisian, khususnya Kapolres Palopo, tidak ragu dalam mengalokasikan dan mengoptimalkan anggaran untuk menjamin kebutuhan anggota yang diturunkan di lapangan. Menurutnya, dalam situasi konflik yang terus berulang, anggota kepolisian harus benar-benar difasilitasi secara penuh tanpa setengah-setengah.

“Anggota yang diturunkan harus dijamin sepenuhnya—baik dari sisi logistik, konsumsi, perlengkapan, hingga akomodasi. Ini penting agar mereka bisa bekerja secara maksimal, tetap bugar, dan fokus dalam menjalankan tugas pengamanan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa jaminan penuh terhadap kebutuhan anggota bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi merupakan faktor strategis dalam keberhasilan operasi pengamanan di lapangan. Dukungan yang optimal diyakini akan meningkatkan daya tahan, kesiapsiagaan, serta efektivitas aparat dalam meredam konflik.

Sebagai langkah konkret, Fery mengusulkan pembentukan satgas khusus di titik-titik rawan konflik seperti Palangiran dan sekitarnya, dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari aparat, pemerintah, tokoh masyarakat, hingga pemuda.

Ia juga mendesak adanya tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku tawuran.

“Kerahkan kekuatan secara terukur, lakukan penyisiran, dan penindakan tegas. Jangan ada toleransi bagi pelaku kekerasan yang mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.

Masyarakat kini berharap adanya langkah nyata dan kolaboratif dari seluruh pihak guna menghentikan siklus tawuran yang terus berulang, serta mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Palopo agar kembali kondusif.