Presidium Rakyat Tana Luwu Geruduk Kantor Wali Kota, Tuntut Klarifikasi Pernyataan Soal Aksi Pemekaran

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Presidium Rakyat Tana Luwu, menggeruduk kantor Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Aksi itu dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan Wali Kota Palopo yang menilai aksi pemekaran Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah melumpuhkan perekonomian masyarakat.

Pantauan indeksmedia.id di lokasi pada Kamis (12/2/2026) sekitar pukul 16.00 Wita, massa aksi terlibat saling dorong dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat berupaya masuk ke area kantor Wali Kota. Salah satu peserta aksi bahkan terdengar meneriakkan, “Wali Kota Gambo, (Pembohong) Wali Kota Bodok (Bodoh)”.

“Kami hadir di sini untuk bertemu ibu Wali Kota Palopo dalam mempertanggung jawabkan perkataanya yang menyebut demo yang kami lakukan mengganggu ekonomi masyarakat,” kata Jendral Lapangan, Dekal, Kamis (12/2/2026).

Dekal juga mengungkapkan kondisi massa selama melakukan aksi blokade jalan terkait pemekaran provinsi. Ia menyebut pola hidup peserta aksi menjadi tidak teratur sebagai bagian dari konsekuensi perjuangan.

“Kami sampai makan tidak teratur, tidur juga tidak teratur demi memperjuangkan pemekaran Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah. Tapi apa yang dilakukan Wali Kota hari ini, dia tidak solid dalam perjuangan pemekaran ini,” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta klarifikasi agar Wali Kota Palopo menghargai perjuangan masyarakat dan mahasiswa dalam aksi pemekaran Provinsi Luwu Raya yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.

“Maka dari itu kami meminta Ibu Wali Kota meminta maaf dan memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang menyinggung aksi yang kami lakukan selama beberapa pekan terakhir,” ungkapnya.

Dekal turut menyinggung solidaritas aksi pemekaran Provinsi Luwu Raya yang berlangsung di sejumlah daerah. Ia menilai Wali Kota Palopo belum menunjukkan tanggung jawab atas pernyataannya yang menyinggung massa aksi.

“Kita lihat di Tana Luwu Timur, Luwu Utara dan Luwu, semua masyarakat kompak menyuarakan aksi pemekaran ini. Lalu apa yang terjadi dengan kita di Palopo, kepala daerahnya justru sampai hari ini selama kami demo belum sama sekali memberikan pernyataan sikap,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih terus berorasi secara bergantian sambil menunggu kedatangan Wali Kota Palopo.