Diskusi Publik di Palopo, Soroti Tantangan Pemekaran Provinsi Luwu Raya

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Diskursus mengenai pemekaran Provinsi Luwu Raya kembali menguat melalui Diskusi Publik bertajuk “Pemekaran Luwu Raya: Antara Harapan, Tantangan, dan Realitas” yang digelar Rumah Narasi Indonesia Chapter Palopo di The Queen Coffee, Kota Palopo. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan pandangan legislatif, akademisi, dan aktivis dalam membaca ulang arah dan masa depan perjuangan pemekaran Luwu Raya.

Dalam forum yang digelar pada Sabtu (24/1) malam, Anggota DPRD Kota Palopo Bata Manurung menyoroti masih adanya cara pandang lama yang kerap dipakai untuk menyuarakan pemekaran, khususnya dengan menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai alasan utama. Menurutnya, pendekatan tersebut sudah tidak relevan dan justru mengaburkan esensi perjuangan pemekaran itu sendiri.

“Sudah bukan lagi masanya kita membahas soal PAD Luwu Raya. Bukan lagi masanya kita mengeluhkan soal apa yang diberikan Luwu Raya ke provinsi dan berapa yang dikembalikan ke Luwu Raya,” ujar Bata Manurung.

Lebih jauh, Bata menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar agenda administratif atau kepentingan jangka pendek, melainkan amanat sejarah yang memiliki nilai perjuangan dan martabat. Ia menyebut perjuangan ini sebagai janji yang lahir dari sejarah panjang Tana Luwu dan tidak bisa dinegosiasikan.

“Sekarang kita optimis saja, karena Provinsi Luwu Raya ini adalah janji yang tidak bisa ditawar. Ini adalah perjuangan yang mulia dari Andi Djemma yang perlu kita terus perjuangkan,” tegasnya.

Tidak hanya berhenti pada pernyataan moral, Bata juga menyampaikan sikap kelembagaan DPRD Kota Palopo yang, menurutnya, telah satu suara dalam mendukung pemekaran Provinsi Luwu Raya. Ia menyebut langkah konkret akan segera diambil dalam waktu dekat melalui mekanisme resmi legislatif.

“Kami di DPRD itu sudah sepakat, dalam waktu dekat ini akan mengadakan Rapat Paripurna membahas terkait Pemekaran Provinsi Luwu Raya ini dan kami semua bersepakat untuk memperjuangkan itu,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Universitas Andi Djemma Palopo, Dr. Abdul Rahman Nur, mengajak peserta diskusi untuk melihat perjuangan pemekaran dari perspektif sejarah dan pengalaman empiris. Ia menilai bahwa cemoohan dan ketidakpercayaan publik adalah hal yang hampir selalu menyertai setiap perjuangan besar.

“Saya sangat ingat waktu saya terlibat dalam demo pemekaran DOB Kota Palopo. Banyak yang mencemooh, bahkan tidak percaya. Tapi itu saya abaikan,” kata Abdul Rahman.

Ia menuturkan, perjalanan waktu justru membuktikan bahwa perjuangan yang dilakukan dengan keikhlasan akan menemukan jalannya sendiri, meskipun pada awalnya diremehkan oleh banyak pihak.

“Yang lucunya, beberapa dari yang mencemooh saya saat itu justru berebut untuk menjadi Wali Kota Palopo. Inilah bukti bahwa perjuangan yang dilakukan itu tidak selamanya mulus, pasti akan ada cemoohan. Tapi di situlah keikhlasan dalam berjuang yang sebenarnya,” katanya.

Pandangan kritis disampaikan Akademisi Universitas Mega Buana Palopo, Afrianto, yang menyoroti dinamika gerakan pemekaran Luwu Raya dari sisi sosial dan partisipasi publik. Ia menyebut bahwa gelombang aksi belakangan ini menunjukkan karakter baru yang lebih inklusif dan melibatkan banyak elemen di luar mahasiswa.

“Kita sudah melihat, sejak saya masih mahasiswa sampai sekarang, baru kali ini saya melihat aksi yang di dalamnya bukan hanya mahasiswa, tapi juga banyak masyarakat yang terlibat,” ujar Afrianto.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat luas menjadi penanda kuat bahwa tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah bukan aspirasi kelompok tertentu, melainkan kehendak kolektif. Namun demikian, ia menilai hambatan utama justru berada pada level pengambil kebijakan.

“Alasan ini yang kemudian menunjukkan bahwa banyak dari kita, bukan hanya mahasiswa, yang menginginkan terbentuknya Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah. Hanya saja kita masih terkendala pada keputusan para elit di atas,” tambahnya.

Afrianto juga mengkritik ketimpangan antara kerja intelektual dan gerakan lapangan dengan respons kebijakan yang dinilainya belum sejalan.

“Akademisi sudah tuntas dalam kajiannya, mahasiswa dan masyarakat akar rumput tuntas dengan demo tuntutannya. Tapi para elit di atas ini yang susah menangkap. Jadinya, apa yang kita lakukan seolah sia-sia,” tegasnya.

Ia mengakui sempat merasa pesimis setelah melihat dinamika konsolidasi internal gerakan mahasiswa yang masih terfragmentasi menjelang aksi.

“Saya pada malam Jumat, 22 Januari, melihat berbagai konsolidasi yang dibangun oleh teman-teman, dan itu membuat saya agak pesimis. Karena kita ini memperjuangkan hal yang sama, tapi di dataran mahasiswa masih terjadi sekat,” ungkapnya.

Situasi tersebut, lanjutnya, mendorong para aktivis senior untuk turun langsung membangun kembali ruang konsolidasi lintas kelompok, yang kemudian melahirkan aksi bersama di Kelurahan Sampoddo.

“Maka pada saat itu juga kami dan para aktivis senior mengadakan konsolidasi dan mengundang teman-teman mahasiswa hingga terjadilah aksi kemarin di Sampoddo. Harapan kami kepada adik-adik mahasiswa, hindari sekat, karena perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama,” pungkasnya.(Arzad)