Aksi HMI Palopo di Hari Anti Korupsi, Soroti Dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Palopo, Kamis (11/12/2025). Aksi itu dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap 9 Desember.

Aksi ini menjadi sorotan karena secara spesifik menyuarakan desakan agar Kejari Palopo mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Dalam aksi tersebut, penanggung jawab aksi sekaligus Kabid PTKP HMI Cabang Palopo, Viki, menjelaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar memperingati Hari Anti Korupsi, tetapi menuntut langkah nyata dari aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa dugaan penyimpangan anggaran pendidikan harus menjadi prioritas penanganan Kejaksaan.

“Kami datang hari ini bukan hanya untuk berteriak, tapi untuk mengingatkan Kejaksaan bahwa ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, yaitu audit total dan pengusutan tuntas terhadap dugaan penyimpangan DAK fisik di bidang pendidikan Kota Palopo yang dikelola oleh Dinas Pendidikan,” kata Viki.

Setelah menyampaikan desakan tersebut, Viki kemudian menyoroti lebih rinci sejumlah indikasi penyimpangan di lapangan. Ia memaparkan bahwa proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah dari tingkat TK, PAUD, SD hingga SMP dinilai menyimpan kejanggalan yang patut diusut oleh aparat penegak hukum.

“Indikasi penyelewengan pada DAK fisik pendidikan, terutama proyek infrastruktur sekolah, sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kami mencurigai adanya mark-up anggaran hingga proyek fiktif dalam realisasi dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,” tegasnya.

Viki menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin Kejari hanya menerima laporan, tetapi juga membuktikan keseriusan dengan tindakan nyata. Ia meminta proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan tidak tebang pilih.

Dalam orasi berikutnya, Viki kembali menegaskan bahwa penyelidikan komprehensif harus segera dilakukan. Ia meminta Kejari membentuk tim khusus agar penanganan dugaan korupsi DAK dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

“Dana Alokasi Khusus adalah uang rakyat. Jika dana ini dikorupsi, itu sama saja merampas hak masyarakat atas fasilitas pendidikan yang layak. Kami meminta Kejaksaan memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait, baik dari dinas teknis maupun pemegang kebijakan,” tambahnya.

Ia juga mendesak Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran DAK fisik pendidikan sejak 2021 hingga 2025, termasuk memastikan kesesuaian realisasi pembangunan sekolah dengan laporan anggaran.

Setelah bernegosiasi, perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Palopo. Kasi Pidsus Kejari Palopo, Yoga Pradila Sanjaya, yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri, menyampaikan apresiasi atas peran aktif mahasiswa dalam mengawal isu korupsi.

Menurutnya, Kejaksaan berkomitmen untuk memproses setiap aduan yang masuk dan memastikan seluruh laporan terkait korupsi ditangani sesuai prosedur hukum.

“Semua laporan yang masuk, termasuk dari HMI, akan kami telaah dan proses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jika ada bukti kuat, kasus ini akan kami tindaklanjuti ke tahap penyidikan,” tandasnya.

Setelah menerima penjelasan tersebut, mahasiswa HMI menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan dugaan penyimpangan DAK fisik pendidikan hingga ditemukan titik terang dan penetapan tersangka.