RDP Soal Kuota Haji 2026, DPRD Minta Pemkot dan Kemenag Palopo Ajukan Permohonan Resmi

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID — Puluhan Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Palopo kembali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Palopo, Rabu (19/11/2025) pukul 14.20 WITA. Pertemuan ini digelar menindaklanjuti isu ketiadaan kuota haji reguler Palopo pada 2026.

RDP dipimpin Ketua DPRD Palopo Darwis, didampingi Ketua Komisi A, Aris Munandar.

Aris Munandar menegaskan DPRD meminta Pemerintah Kota dan Kementerian Agama Kota Palopo mengajukan permohonan resmi ke Kementerian Haji dan Umroh serta instansi terkait untuk menegaskan status kuota CJH Palopo.

“Dengan tembusan kepada DPR RI Komisi VIII dan Kanwil Kemenag Provinsi Sulsel, (melalui) Kabid PHU terhadap kuota haji reguler, yang mana Kota Palopo kemungkinan tidak mendapatkan kuota haji reguler tahun 2026,” ujarnya Aris.

Ketua DPRD Palopo, Darwis, menyoroti adanya penambahan sekitar 2.000 kuota haji untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika Palopo justru tidak mendapatkan jatah sama sekali.

“Jika 2.000 kuota tambahan itu dibagi rata ke 24 kabupaten/kota, harusnya masing-masing sekitar 83 jamaah. Nah, masa kita mau nol (kuota haji) dalam hal ini,” tegas Darwis.

Ia menekankan bahwa pembagian kuota harus mengacu pada asas pemerataan dan keadilan, dan negara tidak boleh mengabaikan prinsip tersebut.

“kita mengacu kepada asas pemerataan saja, karena jangan sampai negara yang mengedepankan asas pemerataan dan keadilan ini hilang,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan CJH mendatangi DPRD pada Kamis (13/11/2025) menyampaikan protes karena muncul isu jemaah Palopo tidak diberangkatkan pada 2026. Mereka menegaskan bahwa persiapan administrasi seluruh calon jemaah sudah tuntas.

“Kami datang menyampaikan aspirasi agar yang sudah siap berangkat tetap diberangkatkan di 2026,” kata Mustakim, perwakilan CJH.