Pemkab Luwu Bahas Target Turunkan Kemiskinan Lewat FGD RPKD 2025–2029

LUWU, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Bappelitbangda menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 di ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh Dhevy Bijak Pawindu, Kepala Bappelitbangda Moh Arsal Arsyad, sejumlah kepala OPD, BPS, TP-PKK, serta instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Dhevy menegaskan penanggulangan kemiskinan adalah agenda prioritas Pemkab Luwu. Ia meminta seluruh OPD terlibat aktif dalam penyusunan strategi agar target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini menyangkut kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu. Saya berharap seluruh kepala OPD hadir dan berperan aktif, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Dhevy.

Ia mengungkapkan bahwa meski angka kemiskinan Luwu turun sekitar 0,8%, posisi Luwu masih berada pada peringkat ketiga tertinggi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Padahal, Luwu memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga potensi daratan dan pegunungan.

“Dengan potensi alam yang demikian besar, seharusnya kita berada pada posisi tiga besar paling sejahtera, bukan tiga besar termiskin. Ini menunjukkan bahwa yang kurang bukan alamnya, tetapi keseriusan pemerintah dalam penanganan kemiskinan,” jelasnya.

Dhevy meminta seluruh OPD memberi perhatian penuh pada program yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Luwu, Moh Arsal Arsyad, memaparkan bahwa RPKD merupakan dokumen strategis dalam pelaksanaan RPJMD Luwu 2025–2029. Saat ini angka kemiskinan berada di angka 10,58% atau sekitar 41 ribu jiwa. Pemkab menargetkan penurunan hingga satu digit pada 2029.

Sejumlah strategi disiapkan, meliputi:

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat

• Layanan kesehatan gratis (UHC).
• Penyediaan rumah layak huni lewat kolaborasi dengan Kementerian PUPR dan usulan RPJMD.
• Program sanitasi layak dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk seragam gratis SD–SMP.

2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

• Penguatan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, hortikultura, serta pengembangan UMKM.
• Penyediaan lapangan kerja melalui investasi dan pelatihan tenaga kerja.
• Penyusunan basis data tenaga kerja per desa dan rencana kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

3. Intervensi Program Multisektoral

• Subsidi pupuk pertanian serta rencana perluasan subsidi sektor perikanan dan tambak.
• Program penanaman sayuran di halaman rumah bersama TP-PKK untuk mendukung dapur gizi MBG.
• Percepatan mekanisasi pertanian guna meningkatkan indeks pertanaman (IP).

4. Penguatan Basis Data Kemiskinan

Arsal menekankan pentingnya sinkronisasi DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai dasar penyaluran bansos yang menghimpun data Regsosek, DTKS, dan P3KE.

Melalui FGD ini, Pemkab Luwu berharap terbangun kolaborasi yang kuat antar-OPD dan seluruh pemangku kepentingan sehingga upaya penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.