Pembahasan KUA PPAS Palopo Buyar, DPRD Kesal Eksekutif Terkesan Main-main

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Pemerintah Kota Palopo menemui jalan buntu. Alih-alih menemukan titik terang di tengah jadwal pembahasan yang sudah molor, legislatif justru merasa dipermainkan oleh pihak eksekutif.

Wakil Ketua DPRD Palopo, H Harisal Latief, menyebut penyerahan dokumen KUA PPAS yang dilakukan baru-baru ini tidak lebih dari formalitas. Dokumen yang seharusnya menjadi dasar pembahasan anggaran itu bahkan ia sebut sebagai “pepesan kosong”.

“Dokumen yang diserahkan itu ibarat pepesan kosong, tidak ada substansi yang bisa dibahas. Kita sudah siap menindaklanjuti, tapi ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya,” kata Harisal dengan nada kecewa, Selasa (11/11/2025).

Menurut Harisal, kekecewaan DPRD bukan hanya karena isi dokumen yang tidak siap, tapi juga karena sikap tidak profesional dari pihak eksekutif. Anggota DPRD Palopo disebut sudah bersiap di ruang rapat sejak pagi untuk memulai pembahasan, namun perwakilan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang datang bisa dihitung dengan jari.

“Padahal kita sudah komitmen setelah penyerahan, pembahasan akan dilakukan secara maraton karena jadwal sudah sangat kasip. Tapi pembahasan hari ini gagal total karena tidak ada dokumen,” ujarnya.

Ia menegaskan, kehadiran eksekutif yang minim makin memperlihatkan kurangnya keseriusan dalam menjalankan agenda penting tersebut.

“Anggota DPRD sudah menunggu sejak pagi. Tapi dari pihak eksekutif, yang datang hanya Kepala Bappeda dan Plh Kabid Anggaran. Ini menunjukkan mereka tidak serius, seolah cuma main-main,” tegasnya.

Masalah tak berhenti di situ. Menurut Harisal, pembahasan semakin kacau karena Ketua TPAD yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo tak hadir di ruang rapat. Padahal, kehadirannya sangat krusial dalam pembahasan anggaran daerah.

Dewan sebelumnya sudah mengingatkan agar seluruh pejabat terkait tidak meninggalkan tempat sebelum pembahasan dimulai. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya.

“Ketua TPAD dalam hal ini Sekda juga tidak muncul. Informasi yang kami dapat, Plh Sekda malah pergi ke Makassar. Kami di dewan merasa dikerjain,” jelasanya.

Ia menilai, absennya pimpinan TPAD menjadi bukti bahwa pihak eksekutif tidak memiliki komitmen dalam menyelesaikan pembahasan KUA PPAS yang sudah mendesak.

Kegagalan pembahasan hari itu membuat DPRD Palopo mengambil langkah tegas. Rapat yang seharusnya membahas KUA PPAS akhirnya dibatalkan total.

“Karena dokumen tidak ada dan pimpinan TPAD juga tidak hadir, kami terpaksa membawa masalah ini ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk membatalkan pembahasan,” tutupnya. (Andri)