Ada Indikasi Praktik Tidak Sehat Beberapa Dinas di Palopo, Cendrana: Perlu Kebijakan Berani

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, mengeluarkan statement yang mengejutkan.

Fraksi Partai Demokrat tersebut, terhadap sejumlah dinas di Kota Palopo terindikasi terjadi praktik tidak sehat.

Pernyataan itu disampaikan Cendrana menyusul adanya kritikan dari sejumlah pihak terkait kebijakan Walikota Palopo terkait persetujuan pembayaran dana daerah.

Cendrana muncul sebagai respons terhadap adanya temuan penurunan pendapatan daerah sebesar Rp40 miliar dalam APBD 2025.

Menurutnya, penurunan itu disebabkan oleh target pendapatan yang tidak realistis.

Sehingga adanya kebijakan Walikota tersebut dianggap langkah tepat untuk mengamankan keuangan daerah.

“Seperti temuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palopo, dimana target pendapatan dari alat berat melampaui realisasi hingga empat kali lipat,” kata Cendrana Kamis (09/10/2025).

“Ini adalah contoh bagaimana anggaran bisa dieksploitasi. Kebijakan walikota ini adalah rem yang diperlukan,” tegasnya lagi.

Cendrana kemudian mengingatkan bahwa beban utang belanja Kota Palopo saat ini mencapai Rp40 miliar yang menjadi warisan dari perencanaan APBD sebelumnya.

Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berani untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak esensial.

“Sebagai wakil rakyat, saya merasa perlu meluruskan informasi ini. Kebijakan walikota ini justru melindungi kita dari potensi belanja yang tidak terkontrol,” ujar Cendrana.

Dengan nada yang lebih tegas, Cendrana mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan rasional dalam menilai kebijakan pemerintah.

“Saya berharap, dengan informasi yang akurat, masyarakat dapat memberikan dukungan yang konstruktif bagi pembangunan Kota Palopo,” pungkasnya.(Andri)