Wali Kota Palopo Tegaskan Rasionalisasi APBD-P 2025 untuk Cegah Utang Belanja

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kota Palopo menegaskan langkah rasionalisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, menyebut kebijakan tersebut dijalankan untuk memastikan keuangan daerah tetap sehat dan tidak menimbulkan utang belanja di akhir tahun.

Ia menekankan bahwa normalisasi APBD-P 2025 dilakukan berlandaskan keputusan Paripurna DPRD serta arahan regulasi nasional yang relevan, termasuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Normalisasi APBD-P 2025 kami jalankan sesuai keputusan Paripurna DPRD dan kerangka Inpres 1/2025: disiplin fiskal, efisiensi program, serta fokus pada output yang berdampak langsung,” kata Naili Trisal, Senin (22/9/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan penyesuaian tersebut juga merujuk pada hasil reviu Inspektorat. Menurutnya, rekomendasi Inspektorat menekankan agar target pendapatan disesuaikan dengan kapasitas riil, sehingga belanja bisa lebih terukur.

“Penyesuaian ini juga mengikuti reviu Inspektorat yang merekomendasikan rasionalisasi target pendapatan agar selaras dengan kapasitas riil, sehingga belanja pun disesuaikan secara terukur untuk mencegah utang belanja di akhir tahun,” katanya.

Normalisasi ini, lanjut Naili, mendorong fokus belanja pada sektor prioritas yang benar-benar berdampak. Pemerintah Kota telah mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan program kerja agar lebih tepat sasaran.

“Sudah. Refocusing ke kegiatan wajib-layanan dasar dan yang punya indikator kinerja jelas, perapian timeline dan cash-flow, serta quality control pada paket kegiatan yang serapan dan manfaatnya rendah,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan rasionalisasi ini bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.

“Intinya, rasionalisasi dan efisiensi hari ini adalah jembatan fiskal menuju 2026: APBD yang sehat, belanja yang fokus, dan ruang fiskal yang cukup untuk mengakselerasi 25 Program Unggulan Palopo Baru tanpa menggadaikan keberlanjutan keuangan daerah,” tandasnya.