Mahasiswa Duduki Ruang Rapat Paripurna DPRD Palopo, Coret Dinding hingga Obrak-abrik Fasilitas

PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Ruang rapat paripurna DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, diduduki massa demonstrasi. Sejumlah mahasiswa menerobos masuk ke dalam gedung DPRD saat aksi unjuk rasa berlangsung.

Pantauan indeksmedia.id, Senin (1/9/2025) pukul 15.26 Wita, para mahasiswa menerobos masuk ruang rapat paripurna saat para anggota DPRD dan aparat keamanan sedang melaksanakan shalat asar.

Tidak hanya masuk ke ruang rapat paripurna, tetapi juga melakukan aksi vandalisme. Pintu ruang paripurna dirusak dan dinding dicoret dengan kalimat bernada protes. Selain itu, terlihat sejumlah anak-anak di bawah umur ikut berada di dalam ruangan tersebut.

Kondisi gedung DPRD pun tampak berantakan. Beberapa fasilitas di dalam ruang paripurna ikut menjadi sasaran aksi obrak-abrik. Situasi semakin riuh ketika mahasiswa bergantian berorasi dari dalam ruangan.

Di tengah suasana panas itu, seorang orator mencoba menenangkan massa agar tidak terprovokasi dan menjaga sikap. Ia menekankan bahwa tujuan aksi bukanlah menciptakan kericuhan.

“Kita tidak menginginkan hal-hal yang kita sampaikan tidak berjalan kondusif. Jadi semua ketua-ketua lembaga untuk menjaga seluruh anggota-anggotanya, kawan-kawan sekalian,” ujarnya di dalam ruang rapat paripurna.

Setelah mengingatkan soal ketertiban, sang orator lalu mengalihkan pembicaraan pada alasan utama massa turun ke jalan. Ia menyebut, apa yang terjadi hari ini bukanlah tanpa sebab. Menurutnya, kondisi negara yang gagal memberikan kesejahteraan membuat rakyat semakin muak dan kehilangan kepercayaan.

“Negara hari ini tidak mampu menjaga kesejahteraan dan kedaulatan rakyat Indonesia. Hari ini adalah akumulasi dari seluruh kekecewaan rakyat Indonesia. Gejolak yang lahir adalah keresahan kita sebagai warga sipil,” katanya.

Tidak berhenti di situ, ia juga menekankan bahwa gerakan tersebut bukanlah aksi spontan, melainkan sudah terencana dengan matang. Ia menyebut mahasiswa turun ke jalan atas dasar kesadaran kolektif, bukan sekadar ikut-ikutan.

“Gerakan ini adalah gerakan yang terkonsolidasi. Gerakan yang kita bangun atas kesadaran sosial,” terangnya.

Di bagian akhir orasinya, orator itu mengkritik keras kebijakan pemerintah yang dianggap menekan gerakan rakyat. Ia menuding instruksi yang dikeluarkan presiden kepada aparat keamanan justru menambah luka masyarakat sipil.

“Kita melihat pemimpin negara ini menginstruksikan kepada jajaran TNI dan Polri untuk bertindak tegas kepada massa demonstrasi,” pungkasnya.